PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SMA KELAS XI BAB 2

4. Peranan Peraturan Perundang-undangan

Bagir Manan menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan memiliki peranan yang makin besar dari hari ke hari, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri.

2. Peraturan Perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.

3. Struktur dan sistematika peraturan Perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.

4. Pembentukan dan pengembanan peraturan Perundang-undangan dapat direncanakan.

5. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Bagir Manan mengemukakan tentang Fungsi peraturan perundang undangan yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Secara internal fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi internal sebagai berikut:

1. fungsi penciptaan hukum (melahirkan aturan baru)

2. fungsi pembaharuan hukum; (mengganti hukum yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan)

3. fungsi integrasi: dan (menyatukan beberapa sistem hukum menjadi tatanan yg harmonis)

4. fungsi kepastian hukum (jaminan hukum dapat ditegakan)

Sedangkan secara eksternal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. fungsi perubahan (mendorong adanya perubahan dalam masyarakat)

2. fungsi stabilitasi (menjamin stabilitas dalam masyarakat)

3. fungsi kemudahan (memberikan kemudahan bagi masyarakat)

Fungsi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, menggambarkan/berkaitan dengan organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, hukum itu sudah direncanakan, dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menegaskan lingkungan kuasa berlakunya suatu aturan hukum (perundang-undangan), berfungsi sebagai instrumen, baik sebagai instrumen kontrol maupun sebagai instrumen perubahan (rekayasa) masyarakat.

6. Jenis dan Hierarkis Peraturan Perundang-undangan

"segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan ...."

​Pasal 27 ayat 1

"negara Indonesia adalah negara hukum"

​Pasal 1 ayat 3

Negara Indonesia adalah negara hukum

​Ciri-ciri negara hukum

1. Pengakuan HAM

2. asas legalitas (jaminan terhadap batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas)

3. peradilan yang bebas dan tidak memihak (supremasi hukum)