Kisi-Kisi PTS PKK

Adrian Sutedi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya

1. Mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain.
2. Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar.
3. Bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. 

• Memiliki jangka waktu tertentu

Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum.

• Bersifat eksklusif dan mutlak

HAKI bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain.

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri

Dalam pasal 72 ayat (3) UU Hak Cipta disebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU MIG dengan mengajukan gugatan pembatalan merek setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selengkapnya Pasal 76 ayat (2) UU MIG menjelaskan sebagai berikut:

Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

Dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (2) MIG dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar.