Soekarno menjelaskan bahwa kebangsaan di sini bukan dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas yakni, nationale staat. Soekarno Kemudian memberikan definisi “bangsa” dengan mengutip pendapat Ernest Renan, yaitu “kehendak akan bersatu, Orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu”. Soekarno juga mengutip pendapat Otto Bauer yang mendefinisikan bangsa “adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib”. Namun, kedua definisi ini dirasa oleh Soekarno tidak cukup untuk menggambarkan kebangsaan Indonesia. Pasalnya,

Soekarno memberikan contoh bangsa Minangkabau. Sesama bangsa Minangkabau merasa satu kesatuan, merasa satu keluarga. Namun, hal tersebut hanyalah satubagian kecil dari satu kesatuan.

Namun, kata Soekarno, kebangsaan Indonesia jangan terjebak pada chauvinisme, paham yang menempatkan bangsanya paling tinggi di antara bangsa bangsa dunia, sekaligus memandang bangsa-bangsa lain lebih rendah. Soekarno mengatakan: Jangan kita berdiri diatas azas demikian, tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa

Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Dengan demikian, dasar yang pertama ini tidak lah cukup, melainkan

membutuhkan dasar kedua, yakni Internasionalisme atau perikemanusiaan

5 dasar usulan Soekarno
1) Kebangsaan Indonesia
2) Internasionalisme atau perikemanusiaan
3) Mufakat atau demokrasi
4) Kesejahteraan Sosial
5) Ketuhanan
Kelima dasar tersebut oleh Soekarno, diberi nama Pancasila. Namun, jika sekiranya kelima dasar tersebut dirasa kurang cocok, Soekarno kemudian memeraskan menjadi tiga, (trisila): Sosio-Nasiolisme, Sosio-Demokratik, dan Ketuhanan. Jika pun ketiga dasar ini dirasa kurang cocok, Soekarno mengusulkan satu dasar (ekasila), yang diperas dari ketiga dasar tersebut, yaitu Gotong Royong.

Namun, tak cukup sampai di situ. Preambule tersebut, rupanya masih menjadi

polemik di kalangan pendiri bangsa. Mohammad Hatta, misalnya, tetap berpandangan

bahwa Islam tidak perlu menjadi dasar negara secara formal. Islam tetap menjadi

semangat dan dasar moral.

Akhirnya, dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, tujuh kata dalam preambule,

“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya” dihapuskan.

Alasannya, terdapat keberatan dari satu kelompok anak bangsa terkait dengan tujuh

kata dalam Preambule tersebut. Demi menjaga keutuhan bangsa, akhirnya, Moh. Hatta

mendiskusikan tentang rencana penghapusan tersebut kepada tokoh Islam, seperti Ki

Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Wachid Hasyim.

Saat mengetahui keberatan dan potensi perpecahan, Ki Bagus Hadikusumo

dan K.H.A. Wachid Hasyim--sebagai representasi dari 2 organisasi Islam terbesar:

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama--pun setuju dengan penghapusan tujuh kata

tersebut. Ki Bagus Hadikusumo, misalnya, mengatakan:

Di dalam keterangan Tuan Syusa tadi hanya satu perkara yang kecil sekali yang akan

saya minta dicabut atau dihilangkan. Saya menguatkan voorstel Kiyai Sanusi dalam

pembukaan di sini yang mengatakan bahwa perkataan dengan kewajiban umat Allah

swt ”bagi pemeluk-pemeluknya" adalah menurut keterangan Kiyai Sanusi tidak ada haknya