​1. Pengertian

​1. Drs. C.S.T Kansil, S.H, berpendapat bahwa hukum mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia supaya keamanan dan ketertiban terpelihara.

​2. J.S.T Simorangkir, berpendapat bahwwa hukum adalah peraturan - peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan - badan resmi yang berwajib, serta terhadap pelanggaran - pelanggaran dikenai tindakan - tindakan hukum tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat kita simpulkan unsur hukum sebagai berikut :

​a. peraturan yang dibuat mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan.

​b. peraturan itu diadakan oleh badan - badan resmi yang berwajib

​c. peraturan itu bersifat memaksa

​d. sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

​2. Sistem hukum di Indonesia

​Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Artinya negara yang mendasarkan bahwa segala sesuatu tindakan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.

​Ciri / Unsur hukum menurut A.V. Dicey

1. Supremasi of law, artinya negara menempatkan hukum pada kedudukan yang tertinggi​

2. Equality before the law, yaitu adanya persamaan atau perlakuan yang sama di depan hukum.

3. Human Right, adanya perlindungan atau jaminan terhadap HAM yang dicantumkan dalam UUD/ Konstitusi

​Tujuan Hukum

​Beberapa pendapat yang mengemukakan tentang tujuan adanya hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.

2. Van Kan, ​tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.

3. ​E. Utterch tujuan hukum adalah bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

4. ​Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum adalahterpelihara dan terjaminnya keteraturan dan ketertiban.

Tiga prinsip hukum yang harus dijadikan pegangan oleh setiap warga negara:

1. ​Supremasi hukum (kekuasaan tertinggi) pada aturan - aturan hukum, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum, tidak ada kekuasaan sewenang - wenang dan setiap orang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum.

2. ​Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, baik pejabat maupun rakyat biasa, artinya siapapun orangnya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan dukum, tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan, status sosial, agama dan golongan. semua harus tunduk dan patuh terhadap hukum.

​

​3. ​Terjaminnya hak - hak manusia oleh undang - undang serta oleh keputusan - keputusan pengadilan, artinya hak - hak warga negara harus diatur, dijamin dan dilindungi oleh undang - undang.

​Dua Jenis Hukum

​1. Hukum Publik

​adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik mencakup Hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum acara.

​2. Hukum Privat (hukum perdata)

​adalah hukum yang mengatur kepentingan orang - perorangan. Hukum perdata terbagi atas hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan dan hukum waris.

​Sanksi Hukum

Berdasarkan pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), ada berbagai jenis hukuman atau pidana, yaitu:

​1. Pidana pokok

​a. Pidana mati

​b. Pidana penjara seumur hidup atau sementara

​c. Pidana kurungan, sekurang - kurang nya satu hari dan setinggi - tingginya satu tahun

​d. Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan)

​

​2. Pidana tambahan

​a. Pencabutan hak - hak tertentu

​b. Pengumuman keputusan hakim

​c. Penyitaan atau perampasan barang - barang tertentu