UH NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Malaysia

Negara Kesatuan Republik Filipina

Negara Kesatuan Republik Singapura

1950

1940

1945

1935

Kebebasan Berpendapat

Kemandirian Ekonomi

1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Persatuan Global

Pancasila hanya digunakan dalam konteks pendidikan.

Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur dan menjadi pedoman dalam pemerintahan serta kehidupan berbangsa.

Pancasila ditetapkan oleh negara asing sebagai dasar negara.

Pancasila tidak memiliki relevansi dalam kehidupan sehari-hari.

Sumpah Pemuda berperan sebagai tonggak persatuan dan semangat nasionalisme dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sumpah Pemuda merupakan pernyataan untuk mendukung penjajahan.

Sumpah Pemuda tidak memiliki dampak signifikan.

Sumpah Pemuda hanya berfokus pada pendidikan.

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa asing, bukan bahasa Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang berbeda;

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang berbeda;

Satu tetapi berbeda-beda.

Bersatu dalam perbedaan.

Semua sama tanpa perbedaan.

Berbeda-beda tetapi tetap satu.

Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan keberagaman Indonesia dengan menekankan persatuan dalam perbedaan.

Bhinneka Tunggal Ika menolak keberagaman di Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika hanya mencerminkan kesamaan budaya.

Bhinneka Tunggal Ika tidak memiliki makna dalam konteks sosial.

Hak untuk memiliki senjata

Hak untuk memilih presiden tanpa pemilu

Hak untuk hidup, Hak atas kebebasan, Hak untuk mendapatkan pendidikan, Hak untuk bekerja, Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, Hak atas perlindungan hukum

Hak untuk mengabaikan hukum

Mendapatkan subsidi dari pemerintah

Menjaga kebersihan lingkungan tanpa batasan

Kewajiban warga negara Indonesia meliputi mematuhi hukum, membayar pajak, mengikuti pendidikan, menjaga persatuan, dan berpartisipasi dalam pertahanan negara.

Menghindari partisipasi dalam kegiatan sosial