Tindakan pokja ULP dengan memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang akan digunakan dalam evaluasi penawaran kepada seluruh peserta merupakan tindakan yang menaati prinsip dasar yang berupa ?

Transparan sehingga penyedia akan bersaing secara sehat

Taat kepada aturan pemerintah dan ketentuan pengadaan barang/jasa

Efisien dan efektif dalam pengadaan barang/jasa

Bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa

Efektif sehingga dapat diterima oleh seluruh peserta pengadaan barang/jasa

Untuk mencegah terjadinya kolusi diantara penyedia barang/jasa karena jumlah penyedia yang terbatas dan dapat berpotensi merugikan keuangan negara. Apakah yang dapat dilakukan untuk menangulangi hal tersebut ?

Menyusun HPS yang benar-benar mencerminkan harga pasar, sehingga walaupun harga penawaran terendah sangat mendekati HPS, harga tersebut tetap mewakili harga pasar

Mengingatkan kepada para penyedia barang/jasa tentang etika pengadaan ( PPK, Pokja, ULP ) dan penyedia barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebooran uang negara/daerah

Mengingatkan para penyedia barang/jasa tentang UU larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat (UU No.5/1999) yang mempunyai sanksi hukum yang berat

Mengingatkan penyedia barang/jasa atas usaha bersama yang sedang marak dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi yang telah banyak merugikan negara

Menyusun HPS yang benar-benar mencerminkan harga pasar, sehingga walaupun harga penawaran terendah sangat mendekati HPS, harga tersebut tetap mewakili harga penyedia pengadaan barang/jasa

Pejabat pengadaan barang/jasa tidak dapat melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode ?

E-tendering sampai dengan nilai Rp 200 juta

Penunjukan langsung dengan nilai Rp 300 juta

Penentuan prioritas analisis pasar hanya dilakukan terhadap kondisi-kondisi tertentu, antara lain ?

Pengadaan Item yang belum pernah dilaksanakan (pengadaan perdana)

Jeda waktu yang relatif lama atas analisis pasar yang telah dilakukan

Dalam penyusunan estimasi biaya barang/jasa dapat dikelompokkan ke dalam ?

Barang setengah jadi / on process

Wewenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi dari dana APBD ada pada pejabat pembuat komitmen. Untuk kontrak pekerjaan dengan nilai diatas Rp 100 Miliyar, pejabat yang menetapkan pemenang dan menandatangani kontraknya adalah ?

Pengguna Anggaran yang sesuai dengan Perpres 54/2010 dan perubahannya

Kuasa pengguna anggaran yang mendapat mandat dari pengguna anggaran

e. Tidak ada jawaban yang benar

Kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diterapkan untuk ?

Sebagai asas pemenuhan peningkatan kualitas produksi dalam negeri

Mengurangi investor asing yang akan menanamkan modal

Meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri

Menjaga kestabilan produk barang/jasa karya anak bangsa

Sebagai amanat UU dalam jiwa Nasionalisme

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan terbuka sehingga ?

Hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat

Tidak adanya protes dari Pokja ULP

Dapat diperoleh penawaran dengan harga yang sesuai pasar

Terdapat akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa

Hal yang perlu dilakukan oleh Pokja ULP dalam melaksanakan suatu pemilihan penyedia barang/jasa agar memenuhi prinsip transparansi diantaranya adalah ?

Mencantumkan secara rinci cara penilaian/evaluasi peserta dalam dokumen pemilihan

Mencantumkan nomor telepon masing-masing anggota Pokja ULP dalam dokumen pemilihan

Menyampaikan rincian harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan kepada seluruh peserta

Memeriksa dokumen penawaran yang disusun peserta sebelum dilakukan pemasukan penawaran

Menyampaikan kepada seluruh peserta alasan pemilihan penyedia barang/jasa yang telah ditentukan

Panitia / pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran dengan tegas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan adalah ?

Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan

Panitia/pejabat pengadaan barang/jasa

Dalam laporan keuangan K/L dan laporan keuangan pemerintah pusat, koreksi nilai aset tetap hasil pelaksanaan penilaian kembali BMN adalah ?

Disajikan pada neraca dan laporan perubahan ekuitas

Diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Dilaporkan kepada BPKP dalam bentuk laporan hasil penilaian kembali BMN

Dilaporkan secara rinci pada catatan laporan yang diserahkan kepada BMN

Anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019 diatur dengan ?

Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018

Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018

Undang-undang nomor 12 tahun 2018

Peraturan perundang-undangan nomor 13 tahun 2018

Rencana kebutuhan BMN (RKBMN) disusun pengguna barang dengan berpedoman kepada ?

Standar barang dan standar kebutuhan

Tim pengawas pada penyelenggaraan swakelola tipe IV ditetapkan oleh ?

PA/KPA penanggung jawab anggaran

Pelaksanan penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi melalui ?

Seleksi proposal dan presentasi

Penyusunan HPS diperlukan pada pengadaan ?

Pengadaan ATK senilai Rp 20 juta

Pembelian laptop melalui e-purchasing

Pengadaan tinta printer senilai Rp 10 Juta

Tender pengadaan Meja kerja staff daerah

Salah satu kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah ialah ?

Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa

Mendorong pengadaan berkelanjutan

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

Tidak saling mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

Mengembangkan e-buggeting di setiap pemerintah daerah

UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementrian/lembaga/perangkat daerah seagai pihak pemberi pekerjaan disebut ?

Pengelola pengadaan barang/jasa

Badan usaha asing yang melaksanakan pekerjaan konstruksi harus bekerja sama dengan industri dalam negeri, dalam hal ?

Pembuatan spesifikasi teknis dan pembuatan suku cadang

Pelaksanaan purna jual dan pembuatan suku cadanG

Pembuatan suku cadang dan rancangan kontrak

Pembuatan spesifikasi teknis dan rancangan kontrak

Pembuatan suku cadang dan pemasaran produk

Dalam menyusun spesifikasi teknis dilarang penyebutan merek terhadap pengadaan ?

Bagian dari satu sistem yang telah ada

Laptop dalam katalog elektronik

Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan yaitu, penambahan nilai kontrak aktif tidak melebihi ?

10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal

5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS

10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS

5% dari harga yang tercantum dalam kontrak baru

5% dari harga yang tercantum dari semua kontrak awal dan baru

Yang dimaksud dengan barang milik negara/daerah adalah ?

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D

Semua barang yang dibeli atau diperoleh berasal dari perolehan lainnya yang sah

Barang yang digunakan oleh negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan pinjaman luar negeri

Di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam perolehan BMN/D adalah ?

Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan

Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak

Barang yang diperoleh dari ganti rugi tersangka di pengadilan atas uang negara

Yang dimaksud dengan asas fungsional dalam pengelolaan BMN/D adalah ?

Penggunaan BMN diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal

Pendayagunaan BMN harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMN. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam penyusunan neraca pemerintah dan pemindahtanganan BMN

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengelola BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tanggng jawab masing-masing

Pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta asas kepatutan dan keadilan

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola berdasarkan peraturan perundang-undangan

Apakah yang dimaksud dengan asas efisiensi dalam pengadaan BMN/D ?

Penggunaan BMN/D diarahkan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang Tupoksi Pemerintahan secara optimal

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengadaan BMN/D dilaksanakan oleh panitia pengadaan sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing

Pendayagunaan BMN/D harus didukung oleh akurasi jumlah dan nominal BMN/D, kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam penyusunan neraca pemerintah dan pemindahtanganan BMN/D

Setiap kegiatan pengadaan BMN/D harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

Software, hak cipta, dan hak paten jika dilihat dari jenis BMN/D nya digolongkan ke dalam ?

Aset tak berwujud dalam aset lainnya

Aset tak berwujud dalam aset tetap

Peralatan dan mesin dalam aset tetap

Di bawah ini yang merupakan tugas dari pejabat penerima hasil pekerjaan (PjPHP) adalah ?

Memeriksa administrasi hasil pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 200 juta

Memeriksa administrasi hasil pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai Rp 200 juta

Melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan serah terima hasil pekerjaan

Membuat berita acara serah terima pekerjaan

Memeriksa dan melakukan pengujian terhadap hasil pekerjaan

Salah satu penyedia barang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah menerima SPPBJ. Tiba-tiba penyedia barang tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh organisasi pengadaan. Sanksi bagi penyedia tersebut adalah ?

Sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama satu tahun

Sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama dua tahun

Sanksi pencairan jaminan penawaran dan tanpa sanksi daftar hitam

Sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama tiga tahun

Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu ?

melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset

melaksanakan kegiatan pendataan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset

melaksanakan kegiatan pendataan pengadaan, pemilihan pelaku usaha, manajemen kontrak dan manajemen informasi barang/jasa

melaksanakan kegiatan pengadaan, pemilihan pelaku usaha, kontrak kerjasama dan informasi aset negara

melaksanakan pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan barang milik negara

TO PPPK Pengelola Layanan Operasional

Authored by Tri Ramadhan

Professional Development

Used 3+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

90 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Pengadaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Perpres adalah ?

Pengadaan investasi di PT. Pertamina yang sebagian pembiayaannya dibebankan APBN

Pengadaan investasi K/L/D/I yang sebagian pembiayaannya bersumber dari APBN/D

Pengadaan investasi di lingkungan BUMN/D dengan sumber dana seluruhnya dari non APBN/D

Pengadaan pada pemerintah daerah yang sumber dananya dari pinjaman luar negeri

Pengadaan pada pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBN/D

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Pojka ULP bertugas antara lain ?

Menjamin agar pelaksanaan kontrak kerjasama berjalan

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa

Menetapkan paket-paket dalam penyediaan barang/jasa

Menetapkan besaran anggaran pembelian barang/jasa

Menetapkan pekerjaan yang akan dilakukan / rencana kerja

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Di bawah ini yang termasuk ke dalam kebijakan umum dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya adalah ?

Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri

Menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan

Pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya

Pengadaan barang/jasa dilakukan secara transparan dan terbuka serta mendapat legitimasi dari pemerintah pusat atau daerah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Di bawah ini siapakah yang memiliki wewenang dalam penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa ?

Sekretaris daerah

Pengguna anggaran

Pejabat pengadaan

Pokja ULP

Pejabat pembuat komitmen

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu ?

Transparan

Akuntabel

Efisien

Efektif

Terbuka

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip ?

Transparan

Akuntabel

Efisien

Efektif

Terbuka

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 5 pts

Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak ditetapkan oleh ?

Sekretaris daerah

Pengguna anggaran

Pejabat pengadaan

Pokja ULP

Pejabat pembuat komitmen

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

95 questions

BOYMAN BAB 5 - Scouting for Boys

Quiz

•

Professional Development

85 questions

Psikotes & IQ

Quiz

•

Professional Development

87 questions

AAUI Perpanjangan

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

24 questions

PBIS-HGMS Day 10

Quiz

•

6th - 8th Grade

10 questions

HCS SCI 03 Summer School Review 3

Quiz

•

3rd Grade

11 questions

Home Scope

Quiz

•

7th - 8th Grade

15 questions

HCS SCI 05 Summer School Assessment 3 Review

Quiz

•

5th Grade

35 questions

Lufkin Road Middle School Student Handbook & Policies Assessment

Quiz

•

7th Grade

18 questions

Geo 11.3 Area of Circles and Sectors

Quiz

•

9th - 11th Grade