Berikut yang merupakan ciri akuntansi pemerintahan adalah

Sebagian masih menggunakan Akuntansi Kas (cash basis)

Ditentukan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK), pasar modal, dan praktik akuntansi

Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dsb

Pemerintah ABC mendapat hibah dari PT Boneka berupa 3 buah mobil dengan nilai wajar masing-amsing sebesar Rp 250jt, Jurnal untuk transaksi ini adalah:

(D) Kendaraan Rp 750jt (K) Pendapatan Hibah-LO Rp 750jt

(D) Pendapatan Hibah-LRA Rp 750jt (K) Kendaraan Rp 750jt

(D) Kendaraan Rp 250jt (K) Pendapatan Hibah-LO Rp 250jt

(D) Kendaraan Rp 750jt (K) Pendapatan Hibah-LRA Rp 750jt

Pemerintah Kabupaten Makmur menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah berupa pajak hotel sebesar Rp 25.000.000. Jurnal atas penetapan pajak tersebut adalah:

(D) Piutang Pajak Hotel Rp 20.000.000 (K) Pajak Hotel-LO Rp 20.000.000

(D) Kas di Kas Daerah Rp 20.000.000 (K) Pajak Hotel-LO Rp 20.000.000

(D) Pajak Hotel-LO Rp 20.000.000 (K) Piutang Pajak Hotel Rp 20.000.000

(D) Kas di Kas Daerah Rp 20.000.000 (K) Piutang Pajak Hotel Rp 20.000.000

Bendahara penerimaan SKPD Kabupaten Jaya menerima pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp 50.000.000. Jurnal yang diperlukan adalah:

(D) Kas di Bendahara Penerimaan Rp 50.000.000 (K) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp 50.000.000 (D) Estimasi Perubahan SAL Rp 50.000.000 (K) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA Rp 50.000.000

(D) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp 50.000.000 (K) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO Rp 50.000.000 (D) Estimasi Perubahan SAL Rp 50.000.000 (K) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA Rp 50.000.000

(D) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp 50.000.000 (K) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO Rp 50.000.000 (D) Estimasi Perubahan SAL Rp 50.000.000 (K) Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp 50.000.000

(D) Kas di Bendahara Penerimaan Rp 50.000.000 (K) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO Rp 50.000.000 (D) Estimasi Perubahan SAL Rp 50.000.000 (K) Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp 50.000.000

Pada akhir periode terdapat beban listrik yang belum terbayarkan senilai Rp 12.500.000. Jurnal Penyesuaian yang diperlukan adalah:

(D) Beban Listrik Rp 12.500.000 (K) Utang Belanja Jasa Kantor-Listrik Rp 12.500.000

(D) Utang Belanja Jasa Kantor-Listrik Rp 12.500.000 (K) Beban Listrik Rp 12.500.000

(D) Utang Belanja Jasa Kantor-Listrik Rp 12.500.000 (K) Kas di Kas Daerah Rp 12.500.000

(D) Beban Listrik Rp 12.500.000 (K) Kas di Kas Daerah Rp 12.500.000

Salah satu keunggulan penggunaan basis akrual adalah dihasilkannya laporan keuangan yang memiliki peran akuntabilitas dan informatif yang memberikan informasi sebagai berikut, kecuali:

Membuat pertimbangan untuk menyesuaikan dengan apropriasi anggaran

Penilaian kinerja, posisi keuangan, dan arus kas entitas

pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya

Menilai kepatuhan entitas terhadap undang-undang dan regulasi lainnya, dalam hal pelaporan kinerja keuangan

Yang bukan merupakan keunggulan basis akrual adalah

Mempunyai peran akuntabilitas & informatif

Terpeliharanya pencatatan atas aset dan kewajiban

Tersedianya informasi yang rinci atas aset dan kewajiban

Dalam konteks sektor publik, akuntansi dasar akrual memberikan informasi

Akuntabilitas pada penggunaan kas yang dilakukan oleh Pemerintah

Kondisi keuangan pemerintah dan perubahannya

Bagaimana sektor publik membiayai kegiatannya

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam biaya pelayanan jasa kepada publik

Kerangka Konseptual SAP Paragraf 56 menjelaskan bahwa adanya kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan yang berarti keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Berikut ini yang termasuk kendala-kendala tersebut, yaitu:

materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, dan keseimbangan antarkarakteristik kualitatif

materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, serta keseimbangan antarkarakteristik kuantitatif

materialitas, toleransi salah saji, serta pertimbangan biaya dan manfaat

toleransi salah saji, pertimbangan biaya manfaat dan manfaat, keseimbangan antarkarakteristik kualitatif

Jurnal penyesuaian hanya dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja sebagai implementasi basis akrual. Berikut ini jurnal penyesuaian yang dilakukan apabila terdapat pemakaian listrik bulan Desember 2021 sebesar Rp50.000.000 yang akan dibayarkan pada 2 Januari 2022.

Beban Jasa Listrik (Debit) Utang Belanja Jasa (Kredit) Sebesar Rp50.000.000

Belanja Jasa Listrik (Debit) Utang Belanja Jasa (Kredit) Sebesar Rp50.000.000

Beban Jasa Listrik (Debit) Utang Beban Jasa (Kredit) Sebesar Rp50.000.000

Belanja Jasa Listrik (Debit) Utang Beban Jasa (Kredit) Sebesar Rp50.000.000

Ketika terdapat transaksi hibah sebesar Rp 500.000.000 dari entitas lain dalam bentuk barang maka yang dilakukan Perbendaharaan Umum adalah.....

Mencatat di Jurnal Pendapatan LO yaitu Aset (Debit) dan Pendapatan Hibah-LO (Kredit) sebesar Rp 500.000.000

Mencatat di Jurnal Pendapatan LO yaitu Aset (Debit) dan Pendapatan Hibah (Kredit) sebesar Rp 500.000.000

Mencatat di Jurnal Pendapatan LRA yaitu Aset (Debit) dan Pendapatan Hibah (Kredit) sebesar Rp 500.000.000

Mencatat di Jurnal Pendapatan LRA yaitu Aset (Debit) dan Pendapatan Hibah-LRA (Kredit) sebesar Rp 500.000.000

Di SKPD X terdapat realisasi pendapatan pajak sebesar Rp 100.000.000. Berikut ini pencatatan jurnal pendapatan-LO yang dilakukan oleh SKPD jika wajib pajak langsung menyetor kas di kas daerah.

RK PPKD (Debit) dan Pendapatan Pajak-LO (Kredit) sebesar Rp100.000.000

Estimasi Perubahan SAL (Debit) dan Pendapatan Pajak (Kredit) sebesar Rp100.000.000

Kas di Bendahara Penerimaan (Debit) dan Pendapatan Pajak-LO (Kredit) sebesar Rp100.000.000

RK PPKD (Debit) dan Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit) sebesar Rp100.000.000

Kerangka Konseptual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual yang selanjutnya disebut standar. Yang bukan merupakan tujuan kerangka Konseptual adalah

Sebagai sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah

Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya

Penyusunan lapooran keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar

Para penguna laporan keuangan dalam mentafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah merupakan tanggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Yang bukan asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah yaitu

Asumsi perekonomian tahun berjalan

Asumsi keterukuran dalam satuan uang

Ciri utama keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian ,kecuali

sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah

Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan

investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan

anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;

Pada tanggal 10 September Dinas Kesehatan melakukan Pengadaan Alat Kedokteran Umum berdasarkan SP2D LS sebesar Rp242.000.000. Jurnal atas Sp2D dann realisasi anggaran tersebut adalah

Belanja Modal (Db) 242 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 242 juta (Mencatat Realisasi) Alat Kedokteran Umum (Db) 242 juta R/K PPKD (Cr) 242 juta (Mencatat transakasi atas penerbitan SP2D)

Estimasi Perubahan SAL (Db) 242 juta R/K PPKD (Cr) 242 juta

Belanja Modal (Db) 242 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 242 juta

R/K PPKD (Db) 242 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 242 juta (Mencatat Realisasi) Alat Kedokteran Umum (Db) 242 juta Kas di Bendahara Pengeluaran (Cr) 242 juta (Mencatat transakasi atas penerbitan SP2D)

Belanja Modal (Db) 242 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 242 juta (Mencatat Realisasi) Alat Kedokteran Umum (Db) 242 juta Kas di Bendahara Pengeluaran (Cr) 242 juta (Mencatat transakasi atas penerbitan SP2D)

Pada tanggal 1 September, Dinas Pendidikan melalui Belanja yang dibayarkan melalui mekanisme UP adalah belanja ATK sebesar Rp 26.000.000,-, belanja listrik Rp 6.000.000,-, belanja makan dan minuman rapat Rp 23.000.000,- dan honorarium panitia pelaksanan kegiatan Rp 13.000.000. Dinas Pendidikan melakukan pengisian kembali uang persediaan (GU) atas transaksi tersebut pada tanggal 28 September. Jurnal yang tepat dibawah ini adalah

(Mencatat pembelian persediaan 1 September) Beban ATK (Db) 26 juta Beban Jasa Listrik (Db) 6 juta Beban Bahan Rapat (Db) 23 juta Beban Honorarium panitia (Db) 13 juta Kas di Bendahara Pengeluaran (Cr) 68 juta (Mencatat realisasi 28 September) Belanja Barang dan Jasa (Db) 68 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 68 juta

(Mencatat pembelian persediaan 1 September) Beban ATK (Db) 26 juta Beban Jasa Listrik (Db) 6 juta Beban Bahan Rapat (Db) 23 juta Beban Honorarium panitia (Db) 13 juta R/K PPKD (Cr) 68 juta (Mencatat realisasi 1 September) Belanja Barang dan Jasa (Db) 68 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 68 juta

(Mencatat pembelian persediaan 1 September) Beban ATK (Db) 26 juta Beban Jasa Listrik (Db) 6 juta Beban Bahan Rapat (Db) 23 juta Beban Honorarium panitia (Db) 13 juta Kas di Bendahara Pengeluaran (Cr) 68 juta (Mencatat realisasi 1 September) Belanja Barang dan Jasa (Db) 68 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 68 juta

(Mencatat pembelian persediaan 1 September) Beban ATK (Db) 26 juta Beban Jasa Listrik (Db) 6 juta Beban Bahan Rapat (Db) 23 juta Beban Honorarium panitia (Db) 13 juta Kas di Bendahara Pengeluaran (Cr) 68 juta (Mencatat realisasi 28 September) Belanja Barang dan Jasa (Db) 55 juta Belanja Pegawai (Db) 13 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 68 juta

(Mencatat pembelian persediaan 1 September) Beban ATK (Db) 26 juta Beban Jasa Listrik (Db) 6 juta Beban Bahan Rapat (Db) 23 juta Beban Honorarium panitia (Db) 13 juta Kas di Bendahara Pengeluaran (Cr) 68 juta (Mencatat realisasi 1 September) Belanja Barang dan Jasa (Db) 55 juta Belanja Pegawai (Db) 13 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 68 juta

Dinas Sosial melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan pegawai menjadi narasumbernya. Atas kegiatan tersebut panitia dan narasumber diberi honor dengan total sebesar Rp45.000.000 berdasarkan SP2D tanggal 5 September. Jurnal yang tepat dibawah ini adalah

Beban Jasa (Db) 45 juta R/K PPKD (Cr) 45 juta (jurnal finansial) Belanja Barang dan Jasa (Db) 45 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 45 juta (jurnal realisasi anggaran)

Beban Pegawai (Db) 45 juta R/K PPKD (Cr) 45 juta (jurnal finansial) Belanja Pegawai (Db) 45 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 45 juta (jurnal realisasi anggaran)

Beban Jasa (Db) 45 juta Kas Bendahara Pengeluaran (Cr) 45 juta (jurnal finansial) Belanja Barang dan Jasa (Db) 45 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 45 juta (jurnal realisasi anggaran)

Beban Pegawai (Db) 45 juta Kas Bendahara Pengeluaran (Cr) 45 juta (jurnal finansial) Belanja Pegawai (Db) 45 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 45 juta (jurnal realisasi anggaran)

Beban Jasa (Db) 45 juta RK SKPD (Cr) 45 juta (jurnal finansial) Belanja Barang dan Jasa (Db) 45 juta Estimasi Perubahan SAL (Cr) 45 juta (jurnal realisasi anggaran)

Pada Tanggal 1 Januari 2020 Pemerintah Kota x Membeli sebuah aset tetap senilai 10 Miliar, diketahui masa manfaat aset tersebut adalah 4 tahun dan disusutkan menggunakan metode saldo menurun ganda, nilai akumulasi penyusutan dan jurnal penyusutan aset tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 adalah

7.5 Miliar Beban Akumulasi 2.5 Miliar (DB) Akumulasi Penyusutan 2.5 Miliar (KR)

1.25 Miliar Beban Akumulasi 1.25 Miliar (DB) Akumulasi Penyusutan 1.25 Miliar (KR)

7.5 Miliar Beban Akumulasi 5 Miliar (DB) Akumulasi Penyusutan 5 Miliar (KR)

5 Miliar Beban Akumulasi 5 Miliar (DB) Akumulasi Penyusutan 5Miliar (KR)

Pada Tanggal 1 Januari 2021 Pemerintah Kota x melakukan Investasi senilai 500Juta untuk membeli 100 lembar Saham PT XYZ (Kepemilikan 5%), Pada tanggal 1 April 2021, harga pasar saham tersebut menjadi 5.2Juta per lembar, Jurnal pencatatan di LRA saat penyesuaian harga pasar adalah

Tidak ada jurnal karena tidak ada alirsan kas masuk

Investasi Jangka Panjang 20Juta(DB) Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan yg Dipisahkan - LO 20Juta (KR)

Investasi Jangka Panjang 200Juta(DB) Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan yg tidak Dipisahkan 200Juta (KR)

Tidak ada jurnal di LRA karena kepemilikan hanya 5%

Pemerintah Kota X menetapkan PAD dari penerimaan PBB-P2 tahun 2021 adalah 200Miliar, jika diketahui realisasi penerimaan sama dengan 199 Miliar, maka jurnal penyetoran pendapatan oleh SKPD ke Kas Daerah yang dicatat oleh PPKD adalah

Kas di Kas Daerah 199 Miliar RK SKPD 199 Miliar

Kas di Kas Daerah 200 Miliar RK SKPD 200 Miliar

RK PPKD 200 Miliar Kas di Bendahara Penerimaan 200 Miliar

Yang bukan termasuk dalam Laporan Perubahan Ekuitas adalah...

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi utang

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Kapankah akuntansi anggaran diselenggarakan?

Saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan

Saat anggaran direncanakan dan anggaran dialokasikan

Saat anggaran direncanakan dan anggaran digunakan

Saat anggaran direalisasikan dan anggaran dialokasikan

LRA paling lambat disajikan oleh entitas pelaporan pada waktu...

6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

6 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran

4 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran

Jumlah keseluruhan pendapatan Pemerintah yang tercantum pada Laporan Operasional adalah 156 Milyar. Jika total pendapatan perpajakan adalah 100 Milyar dan Pendapatan bukan pajak adalah 45 Milyar, berapakah nilai pendapatan hibah pemerintah?

tidak termasuk bagian pendapatan

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah (PSAP 01 Par. 52), didasarkan pada faktor-faktor berikut, kecuali...

Kas, setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan

Sifat, likuiditas, dan materialitas aset

Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan

Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Akuntansi Pemerintahan

Authored by Akuntansi Pemerintahan

Special Education, Other, Mathematics

Professional Development

Used 23+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

144 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Berikut ini yang bukan merupakan prinsip akuntansi dan laporan keuangan pemerintah adalah

Basis Akuntansi

Prinsip Konsistensi

Prinsip realistis

Prinsip Penyajian Wajar

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya merupakan pengertian dari..

Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Konsep sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah., tertuang pada…

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Yang bukan merupakan kelebihan basis kas adalah

Mudah dipahami oleh pengguna

Lingkupnya tak Terbatas

Sederhana untuk diterapkan

Tidak membutuhkan keterampilan karyawan yang tinggi.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Dalam basis akrual jenis laporan keuangan yang dihasilkan adalah

Laporan arus kas

Laporan arus kas dan Laporan Operasi

Laporan arus kas, Laporan Operasi dan Neraca

Laporan arus kas, Laporan Operasi, Neraca dan CALK

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Yang bukan merupakan kelemahan basis kas adalah

Lingkupnya terbatas

Tidak dapat memenuhi kebutuhan akan informasi tentang aset dan kewajiban

Berfokus semata-mata hanya pada arus kas

Akuntabilitas tak terbatas pada penggunaan kas

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 5 pts

Laporan keuangan pokok yang wajib disusun entitas pemerintahan setidaktidaknya terdiri dari, kecuali

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Perubahan SAL

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Laba Rugi

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

149 questions

Câu hỏi cốt lõi

Quiz

•

Professional Development

140 questions

Mapping Assessment Crane Operator I

Quiz

•

Professional Development

148 questions

My Review Question

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

24 questions

PBIS-HGMS Day 10

Quiz

•

6th - 8th Grade

10 questions

HCS SCI 03 Summer School Review 3

Quiz

•

3rd Grade

11 questions

Home Scope

Quiz

•

7th - 8th Grade

15 questions

HCS SCI 05 Summer School Assessment 3 Review

Quiz

•

5th Grade

35 questions

Lufkin Road Middle School Student Handbook & Policies Assessment

Quiz

•

7th Grade

18 questions

Geo 11.3 Area of Circles and Sectors

Quiz

•

9th - 11th Grade

Akuntansi Pemerintahan

Berikut ini yang bukan merupakan prinsip akuntansi dan laporan keuangan pemerintah adalah

Unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya merupakan pengertian dari..

Konsep sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah., tertuang pada…

Yang bukan merupakan kelebihan basis kas adalah

Dalam basis akrual jenis laporan keuangan yang dihasilkan adalah

Yang bukan merupakan kelemahan basis kas adalah

Laporan keuangan pokok yang wajib disusun entitas pemerintahan setidaktidaknya terdiri dari, kecuali

Berikut yang merupakan ciri akuntansi pemerintahan adalah

Pasal 32(2) UU No.17 Tahun 2003 membahas mengenai

Pemda ABC membeli aset berupa mobil dinas seharga Rp 300jt, jika biaya angkut kendaraan tersebut adalah sebesar Rp 5jt, maka berapa harga perolehan aset mobil tersebut?

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground