Amandemen UUD NRI 1945

Era Orde Baru

Demokrasi Terpimpin

Orde Baru

Era Reformasi

Tidak memuat secara rinci tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Tidak ada mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan legislatif.

Struktur pemerintahan terlalu kompleks dan membingungkan.

Terdapat ketidakjelasan dalam sistem pemerintahan.

Persetujuan dari Gubernur dan Ketua DPR.

50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota MPR yang hadir.

60% dari seluruh anggota MPR yang hadir.

Pengurangan peran partai politik dalam pemilihan.

Penghapusan hak prerogatif absolut dan pembatasan masa jabatan.

Penambahan kekuasaan legislatif untuk presiden.

Pemberian hak veto kepada presiden secara permanen.

Memindahkan hal-hal normatif dari Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal.

Menghapus semua pasal yang tidak relevan.

Menambahkan pasal baru tanpa persetujuan MPR.

Mengubah isi Pembukaan UUD NRI 1945.

Pembatasan kekuasaan Presiden dan HAM.

DPD, KY, Pendidikan, Perekonomian, dan Transisi.

Pemerintahan Daerah, DPR, dan Wilayah Negara.

Bentuk dan Kedaulatan, Pemilu, BPK, dan MK.