Untitled Presentation

Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah tingkatan atau susunan jenis peraturan perundang-undangan yang menunjukkan hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya berdasarkan kekuatan hukumnya.
Artinya, setiap peraturan memiliki kedudukan yang berbeda: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

• Menjaga konsistensi dan keselarasan antar peraturan.

• Menjamin kepastian hukum.

• Mencegah terjadinya konflik norma dalam sistem hukum nasional.

Dasar penyusunan dan penetapan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam:

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
  sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis peraturan yang memiliki kedudukan bertingkat.

Selain itu, Pasal 8 UU tersebut juga mengatur jenis peraturan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

3. Tata Urutan / Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut: