Perbendaharaan

A. Segala kekayaan yang sah milik gereja yang tercatat dalam inventaris Majelis Sinode.

B. Segala perbendaharaan GMIT adalah milik Allah yang dikaruniakan kepada anggotanya dan yang diperoleh sebagai persembahan anggotanya kepada Tuhan sebagai tindakan iman.

C. Aset finansial dan non-finansial yang dikelola secara profesional untuk menunjang misi gereja di seluruh lingkup pelayanan.

D. Kas, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang diperoleh dari persembahan dan usaha dana.

A. Prinsip berbagi saling menopang sebagai keluarga Allah.

B. Prinsip saling melayani dan menggunakan karunia dengan hikmat.

C. Spiritualitas pengelolaan perbendaharaan.

D. Pandangan Teologi Tentang Perbendaharaan.

A. Status Kebencanaan Di Indonesia yang mempengaruhi pendapatan jemaat.

B. Kemajuan Teknologi yang belum sepenuhnya diadaptasi oleh gereja.

C. Belum optimalnya pengelolaan perbendaharaan sesuai Tata Gereja dan Peraturan Pokok Perbendaharaan GMIT yang berlaku.

D. Topografi yang mempersulit koordinasi antar Majelis.

A. Majelis Sinode

. B. Sinode GMIT.

C. Majelis Harian Sinode.

D. Badan Pelayanan Pusat (BPP).

A. Kuasa Otorisator.

B. Ketua Majelis pada masing-masing lingkup.

C. Majelis Harian..

D. Bendahara Majelis

A. Penetapan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB).

B. Pelaksanaan tukar guling perbendaharaan dengan pihak di luar gereja

. C. Penetapan Perubahan APB yang nilainya melebihi satu periode pelayanan.

D. Pengangkatan Petugas Pengelola Perbendaharaan.

A. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang berdampak baik bagi pengembangan pelayanan.

B. Menyiapkan RAPB dan RAPB Perubahan setiap tahun.

C. Menjadi kasir pembayar uang, pemegang kas/setara kas, atau pengelola administrasi harian pembukuan.

D. Mengawasi secara melekat pengelola perbendaharaan.

A. Majelis Sinode Harian (MSH).

B. Sinode sebagai pemegang otoritas.

C. Badan Pengawasan dan Pertimbangan Pelayanan (BP3) lingkup Sinode.

D. Kuasa Otorisator pada masing-masing lingkup.

A. Profesional, terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. Kinerja, program, berimbang, dan dinamis.

C. Presbyterial sinodal, berimbang, dinamis, sesuai prioritas.

D. Taat pada ketentuan Tata GMIT maupun hukum positif.

A. Akhir bulan Juli.

B. Akhir bulan Agustus.

C. Selambat-lambatnya bulan September.

D. Akhir tahun anggaran berjalan.

A. Harus mendapatkan persetujuan dari Majelis di lingkup yang lebih luas.

B. Harus diajukan dan ditetapkan dalam Rapat Majelis Harian di masing-masing lingkup.

C. Tidak merubah jumlah anggaran pos yang bersangkutan.

D. Hanya boleh dilakukan maksimal dua kali dalam satu tahun anggaran.

A. Seluruhnya menjadi Saldo awal tahun anggaran berikutnya.

B. 50% menjadi Kebutuhan belanja awal tahun, 50% disetor ke APB MS.

C. 50% Kebutuhan belanja awal tahun, 20% disetor ke APB MS, dan 30% disetor ke APB MK.

D. 40% menjadi Dana Cadangan, 30% disetor ke APB MS, dan 30% disetor ke APB MK.

A. Maksimal < 5% total penerimaan.

B. Maksimal 10% dari total belanja yang direncanakan.

C. Jumlah yang ditetapkan oleh Majelis Harian di setiap lingkup.

D. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program pelayanan yang melebihi satu periode

A. Badan Pelayanan di lingkup masing-masing.

B. Majelis Sinode Harian.

C. Persidangan Majelis Sinode.

D. Badan Pengawasan dan Pertimbangan Pelayanan (BP3) lingkup Sinode.

A. 5 gram emas.

B. 7 gram emas

. C. 10 gram emas.

D. 15 gram emas.

A. BP3 di lingkupnya.

B. Ordonatur di lingkupnya.

C. Lingkup yang lebih luas.

D. Panitia Penghapusan yang dibentuk oleh Majelis Harian.

A. Di lokasi yang mudah diakses transportasi umum.

B. Di wilayah pelayanan jemaatnya.

C. Berdekatan dengan pusat administrasi Klasis.

D. Di lokasi yang ditetapkan oleh Majelis Sinode.

A. Minimal 10 kilometer

. B. Minimal 20 kilometer.

C. Di atas 30 kilometer.

D. Diatur berdasarkan persetujuan Majelis Harian Klasis.

A. Setiap bulan.

B. Setiap triwulan.

C. Setiap semester.

D. Hanya pada saat akhir periode pelayanan.

A. Persidangan Jemaat – Majelis Klasis Harian (MKH).

B. Persidangan Klasis – Majelis Sinode Harian (MSH).

C. Persidangan Klasis – MSH – Persidangan MS – Persidangan Sinode.

D. Langsung dibawa ke ranah penyelesaian hukum oleh pihak ketiga.