Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat memahami Perkembangan politik masa Demokrasi Terpimpin dan kaitannya dengan kondisi di masa kini

C

Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi pada Masa Demokrasi
Terpimpin (1959–1965)

Kondisi Politik

• Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno membubarkan parlemen

sekaligus menyatakan kembali pada UUD 1945.

• Perkembangan politik masa Demokrasi Terpimpin seluruhnya

terpusat pada Presiden Sukarno dengan TNI-AD (Angkatan Darat)
dan PKI sebagai pendukung utama.

• Pada masa ini, Sukarno merencanakan konsep pentingnya persatuan

antara kaum nasionalis, agama, dan komunis. Konsep ini lebih
populer dengan sebutan nasakom.

Kondisi Ekonomi

Pada masa Demokrasi
Terpimpin,
perekonomian Indonesia
mengarah pada sistem
perekonomian etatisme.

Pada 28 Maret 1963, pemerintah
mengeluarkan Deklarasi Ekonomi
(Dekon) dengan 14 peraturan
pokok. Dalam pelaksanaannya,
Dekon berakibat pada stagnasi
perekonomian Indonesia dan
inflasi yang tinggi.

Pada 13 Desember 1965, melalui
Penetapan Presiden Nomor 27
Tahun 1965, pemerintah
mengambil langkah devaluasi,
yaitu kebijakan untuk menekan
inflasi.

D
Indonesia dalam Pusaran Perang Dingin (1947–1965)

Periode Sebelum 1955

Indonesia menjalin hubungan baik dengan AS karena
Indonesia berhasil menumpas pemberontakan PKI di
Madiun. Sebagai bentuk apresiasi, AS mendesak Belanda
untuk mengentikan Agresi Militer kedua dan meninggalkan
Indonesia. Indonesia kemudian menjalin kerja sama dengan
Amerika melalui Mutual Security Act.

Periode setelah
1955–1959

Pada periode ini, kebijakan dan sikap
politik Sukarno menunjukkan bahwa
Indonesia adalah negara yang netral,
tidak memihak AS maupun Uni
Soviet.
Pada 1950an, AS ingin agar Indonesia
memihak ke Blok Barat dan berhenti
bersikap netral. Namun, Indonesia
justru menyelenggarakan KAA.

Gedung Merdeka saat berlangsungnya
Konferensi Asia-Afrika.

Periode 1959–1965

∙
Pada periode ini, PKI mendominasi politik Indonesia, sehingga AS
menganggap pandangan politik dan ekonomi Sukarno semakin dekat
ke Uni Soviet.

∙
Pada 1960-an, didirikan Poros Jakarta–Hanoi–Pyong Yang–Phnom
Penh menunjukkan puncak kedekatan Sukarno dengan Blok Timur.

∙
Pada 1 September 1961, Sukarno dan beberapa pemimpin negara
Dunia Ketiga memprakarsai dibentuknya Gerakan Non-Blok. Sukarno
ingin menunjukkan kepada AS bahwa Indonesia netral dan tidak mau
didikte.