Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara mesti mengacu dan sesuai dengan nilai- nilai Pancasila. Mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkecil.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Perbedaan tidak mungkin dihilangkan karena itu suatu keniscayaan. Maka, poin pentingnya adalah bagaimana kita mampu mengelola perbedaan itu dengan saling menghargai. Kemudian, mengoptimalkan perbedaan itu menjadi modal untuk saling mengisi kekurangan masing-masing. Bukankah irama yang indah terwujud karena adanya perbedaan nada? Bukankah pelangi menjadi indah karena adanya perpaduan berbagai warna? Demikianlah cara kita memandang dan mengelola perbedaan.

Perbedaan

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/ perwakilan memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang dalam proses pengambilan keputusannya diambil secara otoriter tanpa memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Misalnya, pemerintah mengeluarkan perundangan tanpa melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Nilai Kerakyatan

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan negara yang berhubungan dengan kehidupan beragama. Melalui perangkat hukum, negara harus mengarahkan warganya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat menjalankan ajaran agamanya. Saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya.

Sila Pertama