Bab 7 : Pajak

Membayar pajak di atur dalam UUD 1945
Pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang-undang”.

• Kata “pajak” berasal dari kata “Taxo” yang artinya iuran wajib yang

dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan
masyarakat itu sendiri.

• Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
kepentingan

negara

bagi

sebesar-besarnya

untuk

kemakmuran

rakyat.

2

a.

Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Maksunya adalah sebagai sumber pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan
pengeluaran mengalami keseimbangan (Balance budget).

b.

Fungsi Mengatur ( Regulerend )

1)

Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya PPN (Pajak Penambahan Nilai)

2)

Pajak dipakai untuk menghambat laju inflasi

3)

Pajak dipakai sebagai alat mendorong ekspor, misalnya pajak ekspor barang 0%

4)

Untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian yang produktif

c.

Fungsi Pemerataan

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua
kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga
dapat membukan kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat
menngkatkan pendapatan masyarakat.

a. Pajak sebagai sumber penerimaan negara adalah penyumbang

terbesar APBN.

b. Pajak menjadi porsi utama dalam APBN, sebab sector yang lain

belum bias mencapai target.

c. Pemanfaatan pajak di cantumkan dalam APBN.

a) Domisili

b) Asas Sumber

c) Asas Kebangsaan

a) Official Assessment System : Sistem pungutan pajak dihitung dan ditetapkan

oleh aparatur pajak.

b) Self Assessment System : Wajib Pajak menghitung sendiri besar pajak yang

harus di bayar.

c)

With Holding Sytem : Sistem penghitungan pajak dilakukan oleh pihak
ketiga, selain wajib pajak dan aparatur pajak.

a) Tarif Pajak progesif

: Presentasi yang semakin meningkat mengikutin pertambahan

jumlah pendapatan.

b) Tarif Pajak Degresif : Presentasi yang semakin kecil dengan jumlah pendapatan yang

se,akin besar.

c) Tarif Pajak Proposional : Presentse tetap, berapapun jumlah pendapatan yang kena

pajak.

d) Tarif Pajak Tetap : besarnya sama untyuk semua jumlah. Contoh Materai.

a. Berdasarkan Pihak yang memungut

Pajak Negara : PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Materai, Bea cukai,
Pajak orang asing, dsb

Pajak Daerah : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan
diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan
diatas air, pajak hotel, pajak restaurant ,dan pajak reklame.

b. Berdasarkan Sifatnya

Pajak Subjektif : PPh

Pajak Obyektif : PPN, PPnBM

c. Berdasarkan Golongan

Pajak Langsung : PPh, PBB, PKB

PajakTidak Langsung : PPN, PPn (Pajak Penjualan), dan Bea impor.

Sanksi Administrasi : Denda dan bunga pajak, kenaikan pajak
hingga 50%

Sanksi Pidana : Kealpaan tidak menyampaikan SPT /
menyampaikan tapi tidak benar, penyalahgunaan tanpa hak NPWP
atau nomor PKP.

9. TANTANGAN PEMUNGUTAN PAJAK

a. Administrasi yang belum sempurna

b. Persoalan sumber daya manusia (SDM).

c. Peraturan perpajakan yang belum memberi kepastian

hukum.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menggunakan strategi sbb :

1.

Memperbaiki metode inflasi perpajakan dengan mengubah metode penggalian potensi pajak.

2.

Melakukan ekstensifikasi proaktif dengan membuat program Sensus Pajak Nasional (SNP).

3.

Memperbaiki system pengendalian administrasi pemungutan pajak dan PPN melalui registrasi
ulang.

4.

Melakukan restruktural organisasi menuju organisasi yang efektif.

5.

Memperbaiki system pengembangan dan pengendalian SDM.

6.

Membentuk tim harmonisasi perpajakan untuk melakukan penelitian dan kajian.

7.

Membangun komunikasi politik secara intens dan efektif dengan stakeholder perpajakan.

TERIMAKASIH