KONSTITUSI (KELAS X ELEMEN UUD)

A. PENGERTIAN KONSTITUSI

Kata kostitusi diserap dari bahasa Inggris "Constitutition" (aslinya dari bahasa Latin, constituere yang artinya "menetapkan/mendirikan"

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya).

Konstitusi merujuk pada hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Tujuan konstitusi adalah mmemberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik serta memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Berupa konvensi (kebiasaan ketatanegaraan). Contohnya MPR mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat

Konstitusi Tidak Tertulis

berupa hukum dasar yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar

Konstitusi Tertulis

Dalam arti sempit, konstitusi adalah hukum dasar tertulis, yaitu UUD.

UUD memberikan panduan tentang bagaimana pemerintahan dibentuk, para pemimpin dipilih, kedudukan lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki UUD sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 2 UUD 1945: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Lebih dalam tentang "KONVENSI"

konvensi atau (hukum) kebiasaan ketatanegaraan adalah (hukum) yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara, melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan (mendinamisasi), kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.

Di Indonesia, sejumlah contoh konvensi ketatanegaraan adalah sebagai berikut:[6]

- Upacara Bendera setiap tanggal 17 Agustus;

- Pidato Presiden tanggal 16 Agustus; 

- Pemilihan Menteri dan Jabatan tertentu oleh Presiden; 

- Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor Pemerintahan; 

- Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, atau Rehabilitasi; 

- Program 100 Hari Kerja; 

- Menteri Non Departemen; 

- Presiden RI Menjelaskan tentang RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kepada DPR; 

- Pengambilan Keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

disebut hukum tertinggi dalam tata hukum karena konstitusi paling tinggi kedudukannya dibanding aturan-aturan lain. Semua aturan/hukum negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi

Konstitusi sebagai hukum tertinggi

disebut hukum dasar karena konstitusi berisi berbagai aturan mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan negara, termasuk mengenai lembaga-lembaga negara dan peraturan perundang-undangan beserta isinya

Konstitusi sebagai hukum dasar

​Terbagi menjadi 2 (dua):