X - BAB 2. D. Produk & Hierarki Peraturan Perundang (1&2)
Presentation
•
Moral Science
•
Professional Development
•
Practice Problem
•
Medium
Ichsan Saputra
Used 18+ times
FREE Resource
12 Slides • 9 Questions
1
2
TUJUAN PEMBELAJARAN
Peserta didik dapat menganalisis hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3
Open Ended
Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar Kata Produk dan Peraturan Perundang-Undangan?
Apakah kalian bisa memberikan salah satu contohnya?
4
5
Multiple Choice
Dalam teori hierarki norma oleh Hans Kelsen, peraturan yang lebih rendah harus memenuhi syarat utama, yaitu:
Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Ditetapkan oleh pemerintah pusat
Dibuat sesuai kehendak pemerintah daerah
Dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah
Hanya berlaku di tingkat provinsi
6
7
Multiple Choice
Peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi disebut:
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Desa
Ketetapan MPR
8
9
Multiple Choice
berdasarkan asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori, jika terdapat dua undang-undang dengan isi bertentangan dan kedudukannya sejajar, undang-undang yang berlaku adalah:
Undang-undang yang dikeluarkan lebih dulu
Undang-undang yang dikeluarkan lebih baru
Undang-undang yang memiliki aturan lebih detail
Undang-undang yang dibuat oleh DPR
Undang-undang yang diusulkan oleh Presiden
10
11
12
13
14
15
Multiple Choice
Fungsi utama peraturan perundang-undangan adalah untuk:
Melindungi kepentingan pemerintah daerah
Menjamin kebebasan ekonomi
Memberikan kekuasaan absolut kepada penguasa
Mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat
Menghapuskan sistem otonomi daerah
16
Multiple Choice
Salah satu bentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan adalah sinkronisasi secara vertikal. Hal ini berarti:
Peraturan yang setingkat harus diselaraskan
Semua peraturan harus berlaku di seluruh Indonesia
Peraturan umum mengesampingkan yang khusus
Semua peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang sama
Peraturan yang lebih rendah harus sejalan dengan yang lebih tinggi
17
Carilah Kaitan Vertikal dari peraturan di bawah ini !
a. Berhitunglah dari 1-5 dan buatlah kelompok dari angka yang kalian dapatkan!
b. Carilah kaitan peraturan atas dari perda berikut ini :
1. Peraturan Daerah tentang Pendidikan
Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Banten
2. Peraturan Daerah tentang Kesehatan
Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita
3. Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
4. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan
Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan
5. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
c. Jelaskan bagaimana kaitan perda tersebut dengan peraturan di atasnya!
d. Tulislah pada kertas lembar (Nama Anggota Kelompok dan Hasil Analisis) serta Presentasikan!
Bisa kalian cari melalui link berikut ini : https://chatgpt.com/
18
Match
Kelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing
Legalitas suatu produk hukum dapat dilihat
dari hierarki atau tata urutan peraturan
perundang-undangan
Menentukan apakah isi atau muatan rancangan
suatu peraturan dalam berbagai aspek sudah
mencerminkan keselarasan atau kesesuaian
Kesesuaian antara peraturan perun
dang-undangan yang akan disusun atau telah
diundangkan dengan peraturan yang ada di
atas atau di bawahnya
Gugatan terhadap suatu UU yang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
Gugatan terhadap peraturan di bawah UU
misalnya peraturan pemerintah yang dianggap
bertentangan dengan UU
Teori Hans
Kelsen
Sinkronisasi
hukum
Harmonisasi hukum
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Teori Hans
Kelsen
Sinkronisasi
hukum
Harmonisasi hukum
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
19
Match
Kelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing
Kegiatan sinkronisasi produk hukum yang telah ditetapkan untuk dilihat kesesuaian dengan produk hukum lain
Produk hukum yang mampu menjawab
tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat sehingga ada keadilan dan kepastian hukum
Partisipasi warga dengan mendatangi DPRD Kota terhadap penyusunan sebuah peraturan daerah
Orang-orang benar-benar berperilaku mematuhi produk hukum dan norma-norma
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan bersifat terbuka dengan meminta pendapat masyarakat
Analisis dan evaluasi hukum
Hukum bersifat responsif
Partisipasi masyarakat
Efektivitas hukum
Dengar pendapat
Analisis dan evaluasi hukum
Hukum bersifat responsif
Partisipasi masyarakat
Efektivitas hukum
Dengar pendapat
20
Open Ended
REFLEKSI :
BAGAIMANA PROSES PEMBELAJARAN HARI INI?
MENURUT KALIAN, APA YANG PERLU DIPERBAIKI DARI PROSES PEMBELAJARAN HARI INI?
21
Show answer
Auto Play
Slide 1 / 21
SLIDE
Similar Resources on Wayground
17 questions
Kuiz PA Sem 1
Presentation
•
University
16 questions
TUGAS 2 MATEMATIKA NUSANTARA
Presentation
•
KG
17 questions
Pembelajaran Berdiferensiasi
Presentation
•
Professional Development
15 questions
MATERI PUISI DAN SOAL
Presentation
•
Professional Development
17 questions
SESI 2: KUIZ KESEDARAN AUTISM
Presentation
•
Professional Development
15 questions
Tugas Presentasi Quizizz Angkatan X sesi 4
Presentation
•
Professional Development
14 questions
WORKSHOP GURUQU 2
Presentation
•
Professional Development
18 questions
KEBIJAKAN UMUM AN
Presentation
•
Professional Development
Popular Resources on Wayground
24 questions
PBIS-HGMS Day 10
Quiz
•
6th - 8th Grade
10 questions
HCS SCI 03 Summer School Review 3
Quiz
•
3rd Grade
11 questions
Home Scope
Quiz
•
7th - 8th Grade
15 questions
HCS SCI 05 Summer School Assessment 3 Review
Quiz
•
5th Grade
35 questions
Lufkin Road Middle School Student Handbook & Policies Assessment
Quiz
•
7th Grade
18 questions
Geo 11.3 Area of Circles and Sectors
Quiz
•
9th - 11th Grade