Pemerintah Hindia Belanda XI F3

​Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat menganalisis kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia

Kebijakan yang dikeluarkan Daendels :

​Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels
(1808 -1811)

1. ​Verplichte Diesten (kerja rodi)

2. Pembangunan Jalan Pos dari Anyer sampai Panarukan (1.100 km).

3. Mendirikan benteng

4. Mendirikan pabrik senjata

5. Verplichte Leveranties (penyerahan pajak)

6. Penjualan tanah negara kepihak swasta

​Jan Willem Jansens
(1811)

Bidang Politik :

1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan

2. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat.

3. Penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat.

4. Politik memecah belah
   
   

​

​Thomas Stanford Raffles
(1811 - 1816)

Sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan didasarkan atas warna kulit (ras) seperti Daendels.

​Bidang Hukum

1. Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie)

2. Menetapkan sistem sewa tanah (landrent system).

3. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor.

4. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.
   
   

Kebijakan Ekonomi

1. Ditulisnya buku berjudul History of Java.

2. Memberikan bantuan kepada John Crawfurd (Residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago.

3. Mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

4. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.

5. Dirintisnya Kebun Raya Bogor.  
   
   

Bidang Pendidikan