Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk pembangunan termasuk pengadaan dan perbaikan sarana prasarana untuk masyarakat

Pajak di Indonesia ada beberapa jenis, diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah.
Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP ), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni 11% mulai 1 April  2022 dan 12% pada beberapa tahun berikutnya.
Beberapa contoh barang yang terkena PPN antara lain pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik

Beberapa contoh barang yang terkena PPN antara lain pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik

Salah satu aturan yang diterbitkan yaitu tentang kriteria dan/atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau katering yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Diatur di dalam PMK Nomor 70/PMK.03/2022. Dalam PMK 70/2022 tersebut dijelaskan makanan dan minuman yang dibebaskan dari PPN yakni makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat umum maupun tidak. Baik itu di restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Makan dan minuman dikenakan pajak daerah atau pajak restoran yang dikenal dengan PB1 sebesar 10%.