Fungsi dan Kedudukan Pancasila (Bagian Dasar Negara)

Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK

​

Awal Mula adanya Dasar Negara

Pancasila dimaknai sebagai philosophische grondslag yaitu fundamen (dasar) filsafat, jiwa, fikiran dan hasrat sedalam - dalamnya untuk dipahami sebagai dasar negara

Pidato Ir Soekarno

Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang menggantikan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978.

Ketetapan MPR RI

Piagam Jakarta disahkan menjadi Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945, secara hukum disahkan pula Pancasila sebagai dasar negara

​Sidang PPKI

Yuridis merupakan segala hal yang memiliki arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah

​Pancasila menjadi Ideologi Nasional. Arti Ideologi adalah kesatuan ide - ide/ pandangan/ cita - cita dan tujuan yang menyatukan serta pedoman bertingkah laku

Implikasi Politis

Sumber norma etik dalam kehidupan bernegara. Sebagai sumber moral, pedoman bertingkah laku tidak tertulis yang ada dimasyarakat

Implikasi Etis

Pancasila menjadi sumber hukum negara. Tertuang pada pembukaan undang - undang dasn dijabarkan norma hukum tersebut dalam batang tubuh UUD 1945

Implikasi Yuridis

• (Abstrak-Universal): Konsep-konsep dasar yang universal, seperti nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan

• (Umum dan Kolektif): Bagaimana nilai-nilai universal tersebut diinternalisasi dan menjadi identitas

• (Khusus dan Konkret): Implementasi nyata dari nilai-nilai tersebut dalam bentuk hukum, kebijakan, dan lainnya

Tingkatan Pancasila sebagai Dasar Negara

• 1. Tingkatan Abstrak-Universal (Konsep/Gagasan Dasar)

  • Penjelasan: Pada tingkat ini, Pancasila berupa ide atau gagasan umum yang masih ada di dalam pikiran dan belum berupa aturan tertulis yang detail. Kata puncaknya ada pada Pembukaan UUD 1945 seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai ini berlaku umum dan bisa diakui oleh bangsa mana pun di dunia.

  • Contoh Sederhana: Di sekolah, kita punya gagasan umum bernama "Keberkahan dan Kedisiplinan". Ini masih berupa cita-cita umum yang disetujui semua orang.

• 2. Tingkatan Umum dan Kolektif (Aturan Dasar / Pasal UUD 1945)

  • Penjelasan: Gagasan abstrak tadi kemudian diterjemahkan menjadi aturan-aturan dasar negara. Aturan dasar ini mengikat seluruh warga negara Indonesia dan tercantum dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

  • Contoh Sederhana: Nilai Ketuhanan dijelaskan lebih spesifik dalam Pasal 29 UUD 1945 (kebebasan beragama).

    • Ibarat di sekolah: Gagasan "Kedisiplinan" diterjemahkan ke dalam Tata Tertib Sekolah, misalnya: "Siswa wajib hadir pukul 07.00 WIB."

• 3. Tingkatan Khusus dan Konkret (Aturan Pelaksana / Hukum Nyata)

  • Penjelasan: Ini adalah tingkatan yang paling jelas, nyata, dan teknis. Pasal-pasal UUD 1945 diturunkan lagi menjadi Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah agar bisa diterapkan langsung di kehidupan sehari-hari.

  • Contoh Sederhana: Dari nilai Kemanusiaan dan pasal tentang pendidikan, dibuatlah UU Sistem Pendidikan Nasional atau aturan program bantuan sekolah.

    • Ibarat di sekolah: Aturan wajib hadir jam 07.00 ditegaskan dengan aturan praktis: "Jika terlambat lebih dari 15 menit, siswa harus melapor ke guru piket dan mencatat surat izin masuk."

1. Dasar berdiri/terbentuknya dan tegaknya negara Indonesia

2. Dasar untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan Indonesia

3. Dasar partisipasi warga negara untuk mewujudkan tujuan nasional

4. Dasar pergaulan antarwarga negara

5. Dasar sumber hukum nasional