NOORTJE.PELAMONIA,Spd

Di Indonesia,Jepang harus menghadapi perlawanan rakyat. Terlebih lagi, Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang semakin lemah.

Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Pada tanggal  7 September 1944,dalam sidang istimewa parlemen Jepang, Perdana menteri Kaiso,mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan Indonesia. 

Dengan Janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia membentuk BPUPKI. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia,dalam bahasa Jepang disebut Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai.

BPUPKI bertugas menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintah sendiri,termasuk membuat rancangan undang-undang dasar negara Indonesia merdeka.

BPUPKI dilantik oleh Jepang, beranggotakan enam puluh dua (62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang Dasar Negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan UndangUndang Dasar.

Usulan mengenai rumusan dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Ir. Soekarno, Mr. Soepomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyepakati kesepakatan dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (undang-undang dasar). Persetujuan Panitia Sembilan ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (undang-undang dasar). Oleh Ir. Soekarno rancangan pembukaan hukkum dasar ini diberikan nama ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut ”Gentlemen’s Agreement”. Naskah mukadimah ”Piagam Jakarta” memiliki banyak persamaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usulan mengenai rumusan dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Ir. Soekarno, Mr. Soepomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyepakati kesepakatan dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (undang-undang dasar). Persetujuan Panitia Sembilan ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (undang-undang dasar). Oleh Ir. Soekarno rancangan pembukaan hukkum dasar ini diberikan nama ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut ”Gentlemen’s Agreement”. Naskah mukadimah ”Piagam Jakarta” memiliki banyak persamaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945