Perwujudan Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan

Lembaga Negara

Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen

MK dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi

DPD merupakan langkah untuk mengakomodasi kepentingan daerah di tingkat nasional

KY berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung

Sistem Demokrasi

Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat

Upaya bersama untuk mencari pemecahan masalah

Kesepakatan yang dihasilkan oleh berbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pemecahan masalah

Pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sehingga tidak timbul dominasi mayoritas atau tirani minoritas

Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

•Proses penegakan hukum dan peradilan harus dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah dan nilai-nilai religius yang benar.

•Penegakan hukum dan proses hukum serta peradilan oleh para penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

•Setiap lembaga dan pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum perlu bekerja sama agar setiap penegakan hukum dapat berjalan lancar.

•Penegakan hukum dan proses-proses hukum lainnya tidak boleh dilakukan secara semena-mena.

•Para peneggak hukum wajib memperlakukan setiap pencari hukum dan keadilan secara sama tanpa kecuali.

•Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

•Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

•Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

•Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perwujudan nilai-nilai Pancasila ditegaskan pada Pasal 33 Ayat (1)-(4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut

•Menghargai keberagaman budaya Indonesia.

•Pelestarian keberagaman budaya Indonesia.

•Mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial dan menghalangi berkembangnya nilai-nilai feodalisme.

•Menjaga agar pandangan atau prinsip-prinsip eksklusivitas dan kedaerahan yang sempit tidak berkembang.

•Pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila

Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat, antara lain pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara .