Vereenig Oost Indische Compagnie
Kongsi Dagang Belanda di Indonesia

Oleh: Ahmad

Syari’in

,

S.Ag

Masa Penjajahan VOC

Mempunyai Hak oktroi atau hak istimewa VOC. Kebijakan VOC di negara jajahan
antara lain:
1.

Monopoli.

2.

Ekstirpasi = membatasi produksi tumbuhan agar harga jualnya tetap tinggi.

3.

Pelayaran hongi atau hongi tochten= Mengawasi jalannya monopoli perdagangan.

4.

Strategi divide et impera atau politik adu domba .

Pada 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan
VOC di Nusantara pun diambil alih pemerintah Kerajaan Belanda,
penyebabnya:
1.

Korupsi

2.

Biaya kepegawaian semakin besar.

3.

Banyak mengeluarkan dana untuk perang.

4.

Persaingan dengan kongsi dagang lain. Sprt: East India Company atau EIC

Dua sisi mata uang VOC dalam kepingan

mata uang gulden. Pada tiap sisinya
terdapat simbol Kerajaan Belanda dan

VOC.

VOC dibentuk pada tahun 1602 sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam
menghadapi persaingan dagang dengan negara/bangsa lain.

Masa Penjajahan VOC

Pieter Both

Kebijakan dan keberhasil Pieter Both antara lain:

•Membangun markas besar VOC di Ambon.

•Berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku.

•Menaklukkan Pulau Timor.

•Mengusir Spanyol dari Tidore.

•Meski berkantor pusat di Ambon, Both juga mendirikan

kantor dagang VOC, mula-mula di Banten (1610) kemudian

di Jayakarta (1611).

Masa Penjajahan VOC

Kebijakan dan keberhasil Jan Pieterszoon Coen antara lain:

•

Memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta.

•

Mengusir orang Inggris di Pulau Run yang diam-diam tetap

melakukan perdagangan dengan penduduk Banda.

•

Mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda..

•

Menerapkan kebijakan ekstirpasi.

Jan Pieterszoon Coen

Masa Daendels

H.W Daendels

Peta Jalan Raya Pos (de Grote Postweg)

Pada 1795, Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Bataaf di
bawah pemerintahan Louis Napoleon.

Pemerintah Prancis mengirim Herman Williem Dandels (1808—1811) untuk
menjalankan

pemerintahan

di

Hindia

Belanda

dengan

tugas

utama

mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.

Kebijakan yang paling terkenalnya
adalah membangun Jalan Raya Pos
(de Grote Postweg) dari Anyer hingga
Panarukan sepanjang 1.100 km. Jalan
raya

ini

untuk

mempermudah

mobilitas pasukan di Jawa.

Masa Janssens

Daendels dipanggil kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan
digantikan oleh Jan Willem Janssens. Pasukan Inggris mendarat di
Batavia pada 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota
tersebut. Pada 18 September 1811, Janssens menandatangani
Kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Hindia
Belanda kepada Inggris.

J.W. Janssens

Masa Thomas Stamford Raffles

Masa pemerintahan Inggris di Nusantara dimulai sejak 18 September 1811.

Beberapa kebijakannya:
1.

Membagi

Pulau

Jawa

menjadi

enam

belas

keresidenan.

2.

Menghapus peran para bupati sebagai pemungut
pajak

dan

menjadikannya

sebagai

pegawai

pemerintah kolonial.

3.

Menetapkan sistem sewa tanah (landrent)

4.

Memberi kebebasan kepada para petani untuk
menanam tanaman yang laku di pasaran dunia.

Pemerintahan Raffles berakhir pada 1816 dan digantikan oleh John Fendall Jr.

Thomas Stamfor Raffles

Konvensi London (1814) berisi kesepakatan agar Inggris mengembalikan
tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda.

Buku karangan Raffles hasil

penelitiannya selama mermerintah di

Nusantara

Pelaksanaan Sistem Ekonomi Liberal

Faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal adalah kemenangan kelompok liberal dalam parlemen
Belanda.

Pengaruh sistem ekonomi liberal
a.

Meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda.

b.

Banyak bermunculan perkebunan-perkebunan swasta asing di Hindia Belanda.

c.

Berkembangnya kegiatan pertambangan.

d.

Terjadinya pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran.

Produksi kayu sekitar tahun 1913

Sumber:wikimedia.org

Pelaksanaan Sistem Ekonomi Liberal

Berikut beberapa undang-undang yang dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal:
➢ Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) tahun 1870.
➢ Undang-Undang Gula (Suiker Wet) tahun 1870.

Dampak sistem ekonomi liberal:
a.

Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melampaui
batas.

b.

Penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya yang terpaksa
disewakan atau bahkan dijual.

c.

Mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri

Kelompok humanis di negeri Belanda mengusulkan dilaksanakan politik etis sebagai pengganti politik
liberal.

Sumber:wikimedia.org

Pelaksanaan Politik Etis

Latar belakang munculnya politik etis:
1.

Adanya

kritikan

dari

kaum

humanis

terhadap

kebijakan politik pintu terbuka.

2.

Munculnya

artikel

“Een

Ereschuld”

(utang

kehormatan) dalam yang ditulis Conrad Theodore
van Deventer dalam majalah De Gids tahun 1899.

Pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar Trias van
Deventer yang terdiri atas:
1.

Migrasi atau pemindahan penduduk

2.

Irigasi, yaitu upaya perbaikan sarana pengairan
untuk keperluan pertanian.

3.

Edukasi,

yaitu

memberikan

pendidikan

untuk

penduduk pribumi.

Sumber:gahetna.nl