Kronologi Sejarah Kelahiran Pancasila

Apa itu Pancasila?

-Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.

-Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata "Panca"
(lima) dan "Sila" (prinsip atau asas).

Awal Mula Gagasan Pancasila

1.

Masa penjajahan Belanda selama 350 tahun

2.

Pergerakan nasional yang menginginkan kemerdekaan

3.

Janji kemerdekaan Jepang pada tahun 1944

4.

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II

Pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945.

Tugas utama BPUPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan
merumuskan dasar negara.

Ketua BPUPKI: Dr. Radjiman Wedyodiningrat

Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945)

Lokasi: Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila) di Jakarta

Agenda Sidang :

Membahas dan merumuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka.

Dr. Radjiman membuka sidang dengan pidato yang menekankan pentingnya
menyusun dasar negara yang akan menjadi landasan bagi Indonesia merdeka.

Ia mengajukan pertanyaan penting kepada para anggota: “Apa dasar negara
Indonesia yang akan kita bentuk ini?”

Usulan Dasar Negara oleh Tokoh Nasional

Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Usulan Lima Asas Dasar Negara:

1.Peri Kebangsaan

2.Peri Kemanusiaan

3.Peri Ketuhanan

4.Peri Kerakyatan

5.Kesejahteraan Rakyat

●Yamin menekankan pentingnya kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan
kesejahteraan dalam dasar negara Indonesia.

Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

●Usulan Dasar Negara dengan Penekanan pada Persatuan:
1.

Persatuan

2.

Kekeluargaan

3.

Keseimbangan Lahir dan Batin

4.

Musyawarah

5.

Keadilan Sosial

●Soepomo menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam dasar
negara.

Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pidato Lahirnya Pancasila:

Soekarno menyampaikan pidato yang berisi rumusan lima dasar negara yang kemudian dikenal
sebagai Pancasila:

1.

Kebangsaan Indonesia

2.

Internasionalisme atau Perikemanusiaan

3.

Mufakat atau Demokrasi

4.

Kesejahteraan Sosial

5.

Ketuhanan Yang Maha Esa

Pidato ini menekankan pentingnya persatuan nasional, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan
sosial, dan ketuhanan.

Hasil Sidang Pertama

●Sidang pertama BPUPKI menghasilkan beberapa usulan dasar negara yang
menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Piagam Jakarta.

●Pancasila sebagai rumusan dasar negara disampaikan oleh Ir. Soekarno
pada 1 Juni 1945 dan dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila".

Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk Panitia Sembilan untuk menyusun rumusan
dasar negara lebih lanjut.

Anggota Panitia Sembilan:

1.

Ir. Soekarno

2.

Drs. Mohammad Hatta

3.

Mr. Mohammad Yamin

4.

Mr. A.A. Maramis

5.

Abikusno Tjokrosujoso

6.

H. Agus Salim

7.

K.H. Wahid Hasyim

8.

Mr. Achmad Subardjo

9.

Mr. Raden Pandji Soeroso

Sidang Kedua BPUPKI

Pelaksanaan Sidang Kedua

●Tanggal: 10 Juli - 17 Juli 1945

●Lokasi: Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila) di Jakarta

●Ketua Sidang: Dr. Radjiman Wedyodiningrat

Agenda Sidang Kedua

●Membahas hasil kerja Panitia Sembilan, termasuk Piagam Jakarta.

●Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) untuk negara Indonesia yang
merdeka.

1.

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

○Piagam Jakarta merupakan hasil kerja Panitia Sembilan yang memuat rumusan
Pancasila sebagai dasar negara.

○Lima sila dalam Piagam Jakarta adalah:
1.

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya

2.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.

Persatuan Indonesia

4.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan

5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

○Piagam Jakarta menjadi bahan diskusi dan pertimbangan dalam sidang kedua BPUPKI.

Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD)

Pembahasan Struktur Pemerintahan: Pembagian kekuasaan, tugas-tugas pemerintahan,
serta hak dan kewajiban warga negara.

○Panitia Perancang UUD: Dipimpin oleh Ir. Soekarno untuk merumuskan draft UUD.

Pembentukan Panitia Kecil

●Panitia Perancang UUD: Bertugas menyusun draft Undang-Undang Dasar.

●Panitia Pembela Tanah Air: Dipimpin oleh Abdoel Kadir, fokus pada pertahanan negara.

●Panitia Ekonomi dan Keuangan: Dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta, fokus pada aspek
ekonomi dan keuangan negara.

Hasil Sidang Kedua BPUPKI

Pengesahan Piagam Jakarta

●Sidang menyepakati Piagam Jakarta sebagai preambul (pembukaan) UUD. Namun, ada keberatan dari wilayah
Indonesia Timur mengenai sila pertama.

●Keberatan ini kemudian diakomodasi dengan mengubah rumusan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha
Esa."

Rancangan UUD 1945

●Rancangan UUD mencakup:

○Pembukaan UUD: Piagam Jakarta dengan perubahan pada sila pertama.

○Batang Tubuh UUD: Struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar
negara.

●Rancangan ini menjadi dasar bagi UUD 1945 yang disahkan setelah proklamasi kemerdekaan.

Struktur Pemerintahan

●Sistem Pemerintahan Presidensial: Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

●Dewan Perwakilan Rakyat: Lembaga legislatif yang mewakili rakyat.

●Mahkamah Agung: Lembaga yudikatif yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi.

1.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

○Jaminan hak-hak dasar warga negara seperti hak atas kebebasan beragama, hak untuk
mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpendapat.

○Kewajiban warga negara untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan ikut serta
dalam upaya pertahanan negara.

Perubahan Piagam Jakarta

●Keberatan dari Wilayah Indonesia Timur: Frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam sila pertama diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha
Esa".

●Kesepakatan Perubahan: Disepakati oleh para tokoh nasional untuk menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa.

KESIMPULAN

Gagasan Pancasila muncul sebagai hasil dari perjuangan dan pemikiran para
tokoh nasional yang menginginkan dasar negara yang dapat menyatukan bangsa
Indonesia.

Pancasila kemudian disepakati sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang
PPKI pada 18 Agustus 1945 dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila memiliki nilai-nilai yang
menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.