BAB 6 KELAS 11

​Tujuan Pembelajaran;
Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memahami makna persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terkandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah dan aspek sosial.

A. Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa

​Aspek alamiah merupakan konsep kewilayahan. Sedangkan aspek sosial merupakan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

​Persatuan secara sederhana berarti gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh.

​1. Wawasan Nusantara, berdasarkan aspek kewilayahan, negara kita memiliki karakteristik:

• Negara kepulauan

• Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara

• Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap

• Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya

​2. Wawasan Nusantara, berdasarkan aspek sosial, negara kita memiliki karakteristik:

a. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu:

​1) Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.

2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk, dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

5) Kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

7) Bangsa Indonesia ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri yang bebas aktif serta di abadikan untuk kepentingan nasional.

b. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu:

1) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.

3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat.

c. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yaitu:

1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarkat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.

2) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilhasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

d. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, yaitu:

1) Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.

2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara