Selain menyetujui SKP guru, KS juga harus menyusun SKP sebagai pegawai.

KS cukup memilih 1 dari 8 indikator praktik kinerja sesuai rekomendasi rapor pendidikan.

Jika mengampu 2 sekolah (definitif dan plt), KS harus membuat SKP sebagai pegawai di kedua satuan pendidikan tersebut.

Pengelolaan kinerja guru dan KS bukan sekedar mengisi di aplikasi PMM. Intinya adalah dialog kinerja antara guru dan KS. Aplikasi hanya alat bantu untuk memudahkan pengelolaan kinerja. 

Pilihan indikator praktik kinerja didasarkan pada rekomendasi rapor pendidikan. Jika belum memiliki data rapor pendidikan, satuan pendidikan dapat menggunakan data Sulingjar, EDS, atau data lainnya yang menggambarkan profil kinerja sekolah.

Meskipun menjadi variabel pertimbangan, pengembangan kompetensi tetap harus dilakukan oleh guru dan KS.