masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer belum pernah mencapai kestabilan secaranasional.
Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabiner terus terjadi. Selain itu, Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia.
Dewan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Aggota Dewan Konstituante dari PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan partai lain sehaluan mengajukan Pancasila sebagai dasar negara

1. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan kembali kepada UUD 1945.
   Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isinya adalah sebagai berikut:
   

1. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS)

2. Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut:
Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dipilih melalui pemilu bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden

1. Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPT) hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong 9DPR-GR). Seharusnya kedudukan presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden.

2. Pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap lima tahun sekali melaui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945, bukan diangkat seumur hidup.

Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuatan politik terpusat antara tiga kekuatan politik, yaitu: Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI Angkatan Darat.
Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa Demokrasi Terpimpin partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional. Partai politik yang pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah dibubarkan dengan paksa

Dengan demikian partai-partai politik itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Sampai tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).