Materi Pensiun

“Kesanggupan PNS untuk menaati

kewajiban dan menghindari larangan yang

ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan dan/ atau

peraturan kedunasan yang apabila tidak

ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman

disiplin.”

-Pasal 1 angka 4 PP 94 Tahun 2021-

DISIPLIN PNS

MenyalaHgunakan

wewenang

Menjadi perantara untuk
mendapat keuntungan
pribadi dan/ atau orang
lain dengan menggunakan

kewenangan orang lain

yang diduga terjadi
konflik kepentingan

dengan jabatan

Menjadi pegawai atau
bekerja untuk negara

lain

Bekerja pada Lembaga

atau organisasi

internasional tanpa

izin/ tanpa ditugaskan

oleh PPK

Bekerja pada

perusahaan asing,

konsultasn asing, atau

LSM asing kecuali

ditugaskan oleh PPK

Memiliki, menjual,

membeli, menggadaikan,

menyewakan atau

meminjamkan barang baik
bergerak/ tidak bergerak,
dokumen, surat berharga

milik negara

Melakukan pungutan

di luar ketentuan

Melakukan kegiatan

yang merugikan

negara

Bertindak sewenag-wenang terhadap bawahan

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan

Menerima hadiah yang berhubungan dengan
jabatan

Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang
dilayani

Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil

Presiden, calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, calon

anggota DPR, DPD, DPRD dengan cara:

1. ikut kampanye;

2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut

partai atau atribut PNS;

3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas

negara;

5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

Mengadakaan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan

terhadap pasangan calon yang menjadi peserta sebelum,

selama dan sesudah masa kampanye;

7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau

Surat Keterangan Tanda Penduduk.

JENIS HUKUMAN DISIPLIN

RINGAN

- Teguran lisan

- Teguran tertulis

- Pernyataan tidak puas secara

tertulis

SEDANG

- Pemotongan tunkin sebesar

25% selama 6 bulan

- Pemotongan tunkin sebesar

25% selama 9 bulan

- Pemotongan tunkin sebesar

25% selama 12 bulan

BERAT

- Penurunan jabatan setingkat

lebih rendah selama 12 bulan

- Pembebasan dari jabatannya

menjadi jabatan pelaksana
selama 12 bulan

- Pemberhentian dengan

hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS
(PDHTAPS)