TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

​Pendapatan asli daerah :
a. Pajak Daerah
Adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan suprlusnya digunakan untuk kepentingan publik.

DANA BAGI HASIL
adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak negara : PBB, BPHTB, Pajak penghasilan pasal 25 dan 29 Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21.

Dana bagi hasil yang bersumber dari SDA : sektor kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi.

​adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana yang merupaka nkewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

​Klasifikasi Belanja :
1. Belanja Langsung : kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, seperti :
a). Belanja Pegawai : pengeluaran honor/upah pegawai.
b). Belanja Barang dan Jasa : belanja habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.
c). Belanja Modal : pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.