Kabinet Sukiman

Masa memerintah

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno, Presiden
menunjuk Mr. Sartono (PNI) sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru. Mr.
Sartono berupaya membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi, sebab kedua
partai inilah yang memegang pengaruh besar di DPR (Parlemen) saat itu.

Singkat cerita nih, Mr. Sartono gagal, kemudian ia mengembalikan mandat yang
dipegangnya kepada presiden. Kemudian pada 18 April 1951, presiden menunjuk
dua orang formatur baru, yakni Sidik Djojosukarto dari PNI dan Sukiman
Wirjosandjojo dari Masyumi. Akhirnya setelah diadakan perundingan, pada tanggal
26 April 1951, mereka berhasil mengumumkan susunan kabinet koalisi antara
Masyumi – PNI. Kabinet baru ini dikenal dengan nama Kabinet Sukiman – Suwiryo.

27 April 1951

hingga

23 Februari 1952.

Majelis Syuro Muslimin Indonesia.
Persatuan Indonesia Raya.
Partai Buruh Indonesia.
PKRI.
Partai Kristen Indonesia.
Partai Indonesia Raya.
Partai Sarekat Islam Indonesia.
Independen.

Partai Pendukung

Program Kerja

Memberikan jaminan keamanan dan ketentraman negara
Berusaha memakmurkan rakyat dan membarui hukum
agrarian (sesuai kepentingan petani)
Mempercepat persiapan untuk pelaksanaan Pemilihan
Umum (Pemilu)
Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan
menjadikan Irian Barat untuk masuk ke wilayah RI
Mempersiapkan UU yang mengatur serikat buruh,
perjanjian kerja sama, penetapan UMR, dan penyelesaian
pertikaian buruh.

Hasil kabinet sukiman

adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang
terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan
barang-barang mewah.
Masalah Irian barat belum juga teratasi.
Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan
kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi
pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri
Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle
Cochran. M

Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman sendiri adalah karena
diterimanya mutual security act (MSA). Mutual security act
adakan bentuk perjanjian keamanan dengan pemerintah
Amerika Serikat. Pada 1952, Menteri Luar Negeri
Indonesia, Mr. Ahmad Subardjo, dari Partai Masyumi
secara diam-diam menandatangani persetujuan MSA.
Namun, kerja sama ini justru dinilai sangat merugikan
politik luar negeri bebas-aktif yang dianut oleh Indonesia,
karena Indonesia perlu lebih memperhatikan kepentingan
Amerika Serikat.Tidak hanya itu, Kabinet Sukiman juga
dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat.
Oleh sebab itu, Sukiman terpaksa harus mengembalikan
amanatnya kepada presiden.

Penyebab berakhirnya

Kendala/masalah yang dihadapi

Kabinet Sukiman dianggap menyimpang dengan prinsip politik bebas aktif yang
dianut oleh Indonesia serta dianggap condong kepada blok barat, dikarenakan
terjadinya pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Subardjo dengan Duta Besar
Amerika Serikat Merle Cochran mengenai bantuan ekonomi & militer berdasarkan
ikatan Mutual Security Act (MSA) atau Undang-undang Kerja Sama Keamanan.
Program perebutan kembali Irian Barat pada Kabinet Sukiman juga belum
membuahkan hasil.
Ketidakharmonisan Kabinet Sukiman dengan militer dikarenakan kurangnya
progres dalam menghadapi pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat, Jawa
Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Adanya krisis moral dikarenakan maraknya korupsi yang terjadi pada setiap
lembaga/instansi pemerintahan.

Berikut beberapa kendala yang ditemukan pada masa Kabinet Sukiman (1951-1952) :

Sekian

Terimakasih