Ririn Kusumawadani

Kompetensi Dasar

3.7 Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi

4.7 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi

M E N U R U T U U

N O . 2 8

TAH U N

2 0 0 7

T E N TAN G P E R U B AH AN

K E T I G A ATAS

U U N O . 6

TAH U N

1 9 8 3

T E N TAN G

K E T E N T U AN

U M U M

D AN

TATA C AR A P E R PAJ AK AN ,

PAJ AK

AD AL AH

K O N T R I B U S I

WAJ I B

PAJ AK

K E PAD A

N E G AR A

YAN G

T E R U TAN G

O L E H

P R I B AD I

ATAU

B AD AN

YAN G

B E R S I FAT

M E M AK S A

B E R D AS AR K AN

U N D AN G -

U N D AN G

D E N G AN

T I D AK

M E N D APAT

I M B AL AN

S E C AR A

L AN G S U N G

D AN

D I G U N AK AN

U N T U K

K E P E R L U AN

N E G AR A

B AG I

S E B E S AR - B E S AR N YA

K AM AK M U R AN R AK YAT.

Pengertian Pajak

a .S U B J E K PA J A K A D A L A H O R A N G P R I B A D I ATA U B A D A N YA N G M E N U R U T K E T E N T U A N

P E R AT U R A N

P E R U N D A N G - U N D A N G A N

P E R PA J A K A N

D I T E N T U K A N

U N T U K

M E L A K U K A N

K E WA J I B A N

P E R PA J A K A N

T E R M A S U K

P E M U N G U T

PA J A K

ATA U

P E M O T O N G

PA J A K

T E RT E N T U ,

M I S A L N YA

P E G AWA I ,

P E N G U S A H A ,

D A N

P E R U S A H A A N .

b .O B J E K PA J A K A D A L A H S E S U AT U YA N G D I K E N A K A N PA J A K , M I S A L N YA P E N G H A S I L A N

S E S E O R A N G

YA N G

M E L E B I H I

J U M L A H

T E RT E N T U ,

TA N A H ,

B A N G U N A N ,

L A B A

P E R U S A H A A N , K E K AYA A N , D A N M O B I L .

c .TA R I F PA J A K A D A L A H K E T E N T U A N B E S A R K E C I L N YA PA J A K YA N G H A R U S D I B AYA R

O L E H WA J I B PA J A K T E R H A D A P O B J E K PA J A K YA N G M E N J A D I TA N G G U N G A N N YA .

Unsur Pajak

Fungsi Pajak

a.Fungsi Anggaran (Budgetair)


Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas

a.Fungsi Mengatur (Regulerend)


Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

alat untuk mencapai tujuan.

a.Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan, antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

a.Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a.Syarat keadilan, maksudnya pajak dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Selain itu, diberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan dapat mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b.Syarat yuridis, pajak telah diatur dengan berbagai undang-undang. Hal itu memberikan jaminan hukum, baik bagi negara maupun bagi warganya.

c.Syarat ekonomi, pemungutan pajak tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d.Syarat finansial, biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari hasil pemungutan pajak

e.Syarat kesederhanaan, pemungutan pajak harus sederhana, maksudnya agar dapat dipahami oleh wajib pajak sehingga wajib pajak harus sederhana, maksudnya agar dapat dipahami oleh wajib pahak sehingga wajib pajak atau masyarakat mudah untuk menghitung sendiri dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self Assesment System

Sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus ataupun wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak yang bukan fiskus ataupun wajib pajak.

Macam-Macam Pajak

a. Berdasarkan Sistem Pemungutan

1) Pajak langsung, meliputi pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak atas bunga, dan lain-

lain.

2) Pajak tak langsung, meliputi pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea lelang, dan lain-lain.

b. Berdasarkan Lembaga Pemungutan

1) Pajak pusat, meliputi pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak ekspor, dan lain-lain.

2) Pajak daerah, meliputi pajak kendaraan, pajak reklame, pajak radio, dan lain-lain.

c. Berdasarkan Sifatnya

1) Pajak subjektif, yaitu dari pajak penghasilan.

2) Pajak objektif, meliputi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Tarif Pajak

a.Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin meningkat mengikuti pertambahan pendapatan yang dikenakan pajak.

b.Tarif pajak degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya pendapatan yang dikenakan pajak

c.Tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap, berapa pun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

d.Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga tidak bergantung pada jumlah yang dikenakan pajak.

Hambatan dalam Pemungutan Pajak dan cara mengatasinya

a.Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, melainkan terjadi

karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi,

perkembangan moral dan intelektual penduduk, serta teknik pemungutan pajak itu sendiri.

b.Perlawanan aktif terhadap pajak adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal

ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan menghindari

pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap

pajak, yaitu penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evation), dan melalaikan pajak.

c.Lemahnya penegak hukum (law enforcement) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.

d.Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat

e.Kesulitan mendapat data

Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi Selain Pajak

NO

Faktor yang

Membedakan

Pajak

Retribusi

1

Keputusan

Keputusan atau undang-undang dari

pemerintah pusat.

Keputusan dari pemerintah daerah.

2

Ketetapan

Pajak diatur dengan undang-undang

Retribusi

ditetapkan

dengan

peraturan

daerah

3

Pihak pemungut

Pemerintah pusat

Pemerintah daerah

4

Sifat pemungutan

Wajib yang dapat dipaksakan

Tidak wajib

5

Imbalan/jasa

Tidak mendapat imbalan/jasa secara

langsung

Mendapat imbalan/ jasa secara langsung

6

Pemberlakuan

aturan

Aturan pajak berlaku untuk seluruh

warga negara Indonesia.

Aturan retribusi berlaku untuk daerah yang

bersangkutan.

7

Sumber

pendapatan

Pajak merupakan sumber pendapatan

pemerintah pusat.

Retribusi merupakan sumber pendapatan

pemerintah daerah.

*TERIMAKASIH *