Yustika Nurbasithoh

Collaboration is a complex process, which demands planned,
intentional knowledge sharing that becomes the responsibility of
all parties (Lindeke and Sieckert, 2005).

KONSEP
KOLABORATIF

Collaboration is a process though which parties with different
expertise, who see different aspects of a problem,
canconstructively explore differences and find novel solutions to
problems that would have been more difficult to solve without
the other’s perspective (Gray, 1989).

KOLABORASI PEMERINTAHAN
(COLLABORATIVE GOVERNANCE)

IRAWAN (2017 )

MENGUNGKAPKAN

BAHWA “COLLABORATIVE
GOVERNANCE“ SEBAGAI
SEBUAH PROSES YANG
MELIBATKAN NORMA

BERSAMA DAN

INTERAKSI SALING
MENGUNTUNGKAN

ANTAR AKTOR
GOVERNANCE

A GOVERNING ARRANGEMENT
WHERE ONE OR MORE PUBLIC
AGENCIES DIRECTLY ENGAGE
NON-STATE STAKEHOLDERS IN

A COLLECTIVE DECISION-
MAKING PROCESS THAT IS

FORMAL, CONSENSUS-

ORIENTED, AND DELIBERATIVE
AND THAT AIMS TO MAKE OR
IMPLEMENT PUBLIC POLICY

OR MANAGE PUBLIC

PROGRAMS OR ASSETS. ANSEN

DAN GASH (2012)

6 KRITERIA PENTING
UNTUK KOLABORASI

1) Forum Yang Diprakarsai Oleh Lembaga Publik Atau
Lembaga;
2) Peserta Dalam Forum Termasuk Aktor Nonstate;
3) Peserta Terlibat Langsung Dalam Pengambilan Keputusan
Dan Bukan Hanya '‘Dikonsultasikan" Oleh Agensi Publik;
4) Forum Secara Resmi Diatur Dan Bertemu Secara Kolektif;
5) Forum Ini Bertujuan Untuk Membuat Keputusan Dengan
Konsensus (Bahkan Jika Konsensus Tidak Tercapai
DalamPraktik);
6) Fokus Kolaborasi Adalah Kebijakan Publik Atau
Manajemen.
Ansel dan Gash (2007:544)

3 TAHAPAN DALAM
MELAKUKAN ASSESSMENT
TERHADAP TATA KELOLA
KOLABORASI

1) Mengidentifikasi permasalahan dan
peluang;
2) Merencanakan aksi kolaborasi;
3) Mendiskusikan strategi untuk
mempengaruhi.

GAMBAR KERANGKA PIKIR DALAM MELAKUKAN

ASSESSMENT TATA KELOLA KOLABORASI

MODEL COLLABORATIVE
GOVERNANCE

Menurut Ansan dan Gash starting condition
mempengaruhi proses kolaborasi yang
terjadi, dimana proses tersebut terdiri dari
membangun kepercayaan, face to face
dialogue, commitment to process,
pemahaman bersama, serta pengambangan
outcome antara Desain kelembagaan yang
salah satunya proses transparansi serta
faktor kepemimpinan juga mempengaruhi
proses kolaborasi yang diharapkan
menghasilkan outcome yang diharapkan.

GAMBAR MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE

PANDUAN PERILAKU
KOLABORATIF

Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi;
Organisasi menganggap individu (staf) sebagai aset berharga dan membutuhkan
upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka;
Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan
mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka (bahkan ketika
terjadi kesalahan);
Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi (universitas)
Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai;
Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik;
Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong;
Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan
yang diberikan.

Organisasi yang memiliki collaborative culture indikatornya sebagai berikut :

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

AKTIVITAS KOLABORASI
ANTAR ORGANISASI

(1) Kerjasama Informal;
(2) Perjanjian Bantuan Bersama;
(3) Memberikan Pelatihan;
(4) Menerima Pelatihan;
(5) Perencanaan Bersama;
(6) Menyediakan Peralatan;
(7) Menerima Peralatan;
(8) Memberikan Bantuan Teknis;
(9) Menerima Bantuan Teknis;
(10) Memberikan Pengelolaan Hibah;
(11) Menerima Pengelolaan Hibah..

PROSES YANG HARUS DILALUI DALAM MENJALIN KOLABORASI

01

Trust building: membangun
kepercayaan dengan
stakeholder mitra kolaborasi

02

Face to face Dialogue:
melakukan negosiasi dengan
baik dan bersungguh-
sungguh;

03

Komitmen terhadap proses: pengakuan
saling ketergantungan; sharingowner
ship dalam proses; serta keterbukaan
terkait keuntungan bersama

04

Pemahaman bersama: berkaitan
dengan kejelasan misi, definisi
bersama terkait permasalahan, serta
mengidentifikasi nilai bersama

05

Menetapkan outcome
antara.

Kepercayaan,
Pembagian kekuasaan,
Gaya kepemimpinan,
Strategi manajemendan
Formalisasi

pada

pencapaian

kolaborasi yang efisien efektif antara
entitas publik

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN
DALAM KOLABORASI ANTAR LEMBAGA
PEMERINTAH

Ketidakjelasan

batasan

masalah

karena perbedaan pemahaman dalam
kesepakatan kolaborasi.
Dasar hukum kolaborasi juga tidak
jelas.

Faktor yang dapat menghambat
kolaborasi antar organisasi
pemerintah

THANK YOU