Pada saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum sepenuhnya

terbentuk. Mengapa demikian? Karena syarat kelengkapan negara pada saat

itu belum semua terpenuhi. Apa saja syarat berdirinya negara? Selain memiliki

wilayah, negara harus memiliki struktur pemerintahan, diakui negara lain, dan

memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum.

Di antara persyaratan tersebut, syarat utama yang belum terpenuhi adalah

struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Ingat, proklamasi

kemerdekaan Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar

negara lain, karena memang sebelum proklamasi pemerintahan yang ada

adalah pemerintahan Jepang!

1. Pengesahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Kelengkapan-kelengkapan negara harus segera dipenuhi oleh Indonesia, yang baru saja merdeka. Salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan persetujuan dan pengesahan UUD (Undang-Undang Dasar), yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945.

Setelah proklamasi, PPKI melakukan rapat pertama di Pejambon (sekarang dikenal sebagai gedung Pancasila)

2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah

Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara

yang pertama adalah membahas hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Sukarno ternyata

telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo sebagai Panitia Kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan personalianya (pejabatnya).

Otto Iskandardinata menyampaikan hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi delapan provinsi, yaitu sebagai berikut.

1. Sumatera,

2. Jawa Barat,

3. Jawa Tengah,

4. Jawa Timur,

5. Sunda Kecil,

6. Maluku,

7. Sulawesi, dan

8. Kalimantan

Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat Panitia Kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat Panitia Kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada 2 September 1945, dibentuk susunan kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden.

3. Pembentukan Badan-Badan Negara

KNIP yang semula sebagai Pembantu Presiden dan merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat serta pengobar semangat perebutan kekuasaan dari Jepang, setelah dikeluarkan maklumat No. X itu KNIP diharapkan berperan sebagai MPR dan

DPR, meskipun hanya bersifat sementara. Untuk menjalankan kegiatannya, telah dibentuk BPKNIP, yang diketuai oleh Sutan Syahrir.

5. Pembentukan Berbagai Partai Politik

Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI (Partai Nasional Indonesia) BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai partai politik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan

maklumat pada tanggal 3 Nopember 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik di NKRI.