Pembentukan Pemerintahan Indonesia

Adalah organisasi yang dibentuk Pemerintah Jepang untuk memenuhi janji pemberian kemerdekaan untuk Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada 29 April 1945, dengan Dr. Radjiman Wedyodiningrat, sebagai ketuanya. Tugas BPUPKI adalah memberi bantuan dan dukungan proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ditujukan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia.

(29 Mei - 1 Juni 1945)

Sebelum sidang BPUPKI kedua, Piagam Jakarta dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Panitia Sembilan merupakan kepanitiaan kecil bentukan BPUPKI yang merumuskan kembali hasil sidang BPUPKI I berupa sumbangan-sumbangan pemikiran para pembicara.

Anggota Panitia Sembilan dianggap mewakili golongan kebangsaan dan golongan Islam. Anggotanya yaitu Soekarno (sekaligus menjadi ketua), Moh. Hatta, Muh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, H. Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, K.H. Abdul Kahar Muzakir, dan K.H. Wachid Hasjim.

Rumusan yang dinamai Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter) memuat rumusan Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang BPUPKI kedua menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan UUD.

Pada sidang kedua BPUPKI, dibentuk Panitia Perancang UUD. Panitia ini menyetujui Rancangan Preambul, yaitu Piagam Jakarta, yang sudah ditandatangani tanggal 22 Juni 1945.

Panitia ini juga membentuk Panitia Kecil pada tanggal 11 Juli 1945 yang bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang sudah disepakati. Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang UUD membahas hasil kerja Panitia Kecil atau Panitia Sembilan.

Panitia Perancang UUD dari BPUPKI pada 14 Juli 1945 melaporkan hasil kerja berupa rancangan pernyataan Indonesia merdeka atau Declaration of Independence. Pernyataan Indonesia merdeka diambil dari tiga alinea pertama Piagam Jakarta.

Lalu, dihasilkan juga rancangan pembukaan UUD yang konsepnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta yang memuat dasar negara. Perbedaannya terletak pada kalimat 'Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' diganti menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Perubahan ini disebabkan karena bangsa Indonesia memeluk agama yang beragam. Perumusan dasar negara pun berakhir di sidang BPUPKI kedua.

Pada sidang BPUPKI kedua pada 17 Juli 1945, BPUPKI juga menerima hasil kerja 23 anggota Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abikoesno Tjokrosoejoso dan 23 anggota Panitia Soal Keuangan dan Ekonomi yang diketuai Moh. Hatta.

Setelah sidang BPUPKI kedua, Jepang membubarkan BPUPKI. Sebab, Jepang menganggap bangsa Indonesia terlalu cepat memproklamasikan kemerdekaan. Sebagai gantinya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang akan bersidang tiga kali pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya  terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugasnya BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai.

Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945 tiga orang tokoh pendiri negara, yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Hatta dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya.

PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga hasilnya :