REDISTRIBUSI PENDAPATAN

https://guru.kemdikbud.go.id/bukti-karya/video/69115

​Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain.

​Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat.

​1. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin.

Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi.

​2. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar-kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain.

Redistribusi horizontal dapat pula bersifat antar-pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya.

​Program-program pemerintah dalam pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia dapat diaplikasikan pada program-program berikut ini:

• Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah

• Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas

• Pengembangan Usaha atau Industri Kecil

• Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility (CSR)

• Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi

​Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Subsidi

Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan dari pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya

​karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan

​2. Pengenaan Pajak

Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

​Kerjakan LKPD pada link berikut ini:

s.id/8ReDIST