Sejarah Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

PNI

Masyumi

NU

PKI

Golkar

Wilopo

Sjahrir

Hatta

Amir Sjarifudin

Nasution

Memajukan pengusaha pribumi

Memajukan pengusaha pribumi dan non pribumi

Memajukan pengusaha pribumi dan Belanda

Mencegah inflasi

Memajukan kerjasama pribumi dan barat

Bebas Aktif

Non Blok

Orientasi Timur

Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Pro-Aktif

Santa Cruz

Tanjung Priok

Tanjung Morawa

Semanggi

Trisakti

Kegagalan badan Konstituante dalam menyusun konstitusi pengganti UUDS 1950

Konsep liberal dinilai tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia

Kegagalan kabinet-kabinet masa Demokrasi Liberal untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi Indonesia.

Dinamika politik partai yang mengarah pada perpecahan

Dominasi PKI dalam kabinet Djuanda

Penyelenggaraan KTT GNB

Papua kembali ke pangkuan RI

Swasembada pangan

Terselenggaranya KAA di Bandung

Dibentuknya ASEAN

Tritura

Supersemar

Dekrit Presiden

Dwikora

Instruksi Presiden

presidensiil

serikat

parlementer

republik

campuran

Ali Sastroamidjojo 1

Sukiman

Ali Sastroamidjojo 2

Wilopo

Burhanudin Harahap

1945

2004

1955

1973

1997

penyatuan RI-Belanda dalam satu uni

pemberian ganti rugi perang

penyerahan Irian Barat

pemberian bantuan militer

penyerahan Timor-Timur

Ali-Baba

finansial ekonomi

gerakan benteng

gunting Sjafrudin

ekonomi kerakyatan

Demokrasi Parlementer

Demokrasi Presidensial

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terbuka

Partai Tunggal

Multi Partai

Dwi Partai

Partai Koalisi

Partai Oposisi

Program kerja kabinet kurang sesuai dengan keadaan Indonesia pada waktu itu

adanya perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang tidak pernah terselesaikan dengan baik

Program yang dicanangkan setiap kabinet sering mendapat penolakan rakyat

Rakyat tidak percaya dengan kabinet tersebut

Adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak lain

Djuanda

Natshir

Wilopo

Burhanuddin Harahap

Ali Sastroamijoyo 1

Ali Sastroamidjoyo

Djuanda

Natshir

Wilopo

Burhanuddin Harahap

Mengembalikan Irian Barat

menyelenggarakan pemilu 1955

Pembatalan KMB

Normalisasi keadaan RI

Menyempurnakan struktur pemerintahan

terdapat tiga orang yang menjabat sebagai waki perdana menteri

memiliki program utama penyelesaian masalah Irian Barat

mendapat dukungan militer dalam menjalankan programnya

memiliki jumlah menteri yang sangat banyak

terdiri atas orang-orang yang ahli di bidangnya

Presidensil

Parlementer

Konstituante

Monarki

Campuran

ketidakmampuan presiden memilih menteri yang cakap dalam kabinet

sesuai dengan hasil kesepakatan KMB

Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial

Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer

Presiden sudah menduduki jabatan sebagai panglima tertinggi

Dualisme kekuatan

politik dagang

politik kiblat kanan

politik kiblat kiri

politik bebas aktif

Tugasnya sudah dianggap selesai dengan terselenggaranya Pemilu pertama tahun 1955

ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA)

Peristiwa Tanjung merawa

Kegagalan menyelesaikan persoalan Papua Barat yang masih dikuasai Belanda

Mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia yang diwakili Sidik Kertapati sebagai Buntut dari peristiwa Tanjung Morowo dimana lima petani tewas di tangan aparat pemerintah

Tugasnya sudah dianggap selesai dengan terselenggaranya Pemilu pertama tahun 1955

ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA)

Menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sesuai dengan tuntutan daerah

Kegagalan menyelesaikan persoalan Papua Barat yang masih dikuasai Belanda

Mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia yang diwakili Sidik Kertapati sebagai Buntut dari peristiwa Tanjung Morowo dimana lima petani tewas di tangan aparat pemerintah

kembalinya Irian Barat menjadi milik Indonesia

Diadakannya Konferensi Asia Afrika

Terselenggaranya Pemilu pertama

Repelita

Pembatalan hasil KMB

Adanya peristiwa tanggal 17 Oktober 1952

ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA)

Pencabutan PP No.39/1950

Kegagalan menyelesaikan persoalan Papua Barat yang masih dikuasai Belanda

Mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia yang diwakili Sidik Kertapati sebagai Buntut dari peristiwa Tanjung Morowo dimana lima petani tewas di tangan aparat pemerintah

Hutang ke luar negeri Indonesia semakin banyak

Rakyat tidak percaya adanya parpol

ketidakstabilan politik nasional

Perekonomian masyarakat menurun

Adanya krisis perekonomian di Indonesia

Memilih perangkat negara

Memilih partai politik

Memilih presiden dan wakil presiden

Memilih DPRD dan MPR

memilih wakil wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dan dewan konstituante

Djuanda

Sukiman

Hatta

Wilopo

Natsir

Natsir

Wilopo

Hatta

Sukiman

Djuanda