Terbentuknya NKRI

Pada saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum sepenuhnya

terbentuk. Mengapa demikian? Karena syarat kelengkapan negara pada saat

itu belum semua terpenuhi. Apa saja syarat berdirinya negara? Selain memiliki

wilayah, negara harus memiliki struktur pemerintahan, diakui negara lain, dan

memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum.

Di antara persyaratan tersebut, syarat utama yang belum terpenuhi adalah

struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Ingat, proklamasi

kemerdekaan Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar

negara lain, karena memang sebelum proklamasi pemerintahan yang ada

adalah pemerintahan Jepang!

Kelengkapan-kelengkapan negara harus segera dipenuhi oleh Indonesia, yang baru saja merdeka. Salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan persetujuan dan pengesahan UUD (Undang-Undang Dasar), yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945.

dikenal sebagai gedung Pancasila)

Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara

yang pertama adalah membahas hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh

Otto Iskandardinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Sukarno ternyata

telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman

Singodimejo sebagai Panitia Kecil yang ditugasi merumuskan bentuk

departemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan personalianya (pejabatnya).

• a. Jawa Tengah

• b. Jawa Timur

• c. Borneo (Kalimantan)

• d. Sulawesi

• e. Maluku

• f. Sunda Kecil

• g. Sumatra

• a. Kementerian Dalam Negeri

• b. Kementerian Luar Negeri

• c. Kementerian Kehakiman

• d. Kementerian Keuangan

• e. Kementerian Kemakmuran

• f. Kementerian Kesehatan

• g. Kementerian Pengajaran

  h. Kementerian Sosial

  i. Kementerian Pertahanan

  j. Kementerian Penerangan

  k. Kementerian Perhubungan

  l. Kementerian Pekerjaan Umum

KNIP yang semula sebagai Pembantu Presiden dan merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat serta pengobar semangat perebutan kekuasaan dari Jepang, setelah dikeluarkan maklumat No. X itu KNIP diharapkan berperan sebagai MPR dan

DPR, meskipun hanya bersifat sementara. Untuk menjalankan kegiatannya, telah dibentuk BPKNIP, yang diketuai oleh Sutan Syahrir.

Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Dalam kabinet ini para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau Kabinet Presidensiil.

Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Sukarno pada tanggal 2 September 1945

a. Menteri Dalam Negeri R.A.A. Wiranata Kusumah

b. Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo

c. Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis

d. Menteri Kehakiman Prof. Mr. Supomo

e. Menteri Kemakmuran Ir. Surakhmad Cokroadisuryo

f. Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi

h. Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara

j. Menteri Sosial Mr. Iwa Kusumasumantri

k. Menteri Pekerjaan Umum Abikusno Cokrosuyoso

l. Menteri Perhubungan Abikusno Cokrosuyoso

m. Menteri Negara Wahid Hasyim

n. Menteri Negara Dr. M. Amir

o. Menteri Negara Mr. R.M. Sartono

p. Menteri Negara R. Otto Iskandardinata

Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI (Partai Nasional Indonesia) BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai partai politik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan

maklumat pada tanggal 3 Nopember 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik di NKRI.