KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL​

Tujuan Pembelajaran

​

•Menghargai makna, kedudukan, dan fungsi UUD NRI Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa;

•Mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945;

•Merasionalkan makna, kedudukan, dan fungsi UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan hukum lainnya dalam Sistem Hukum Nasional;

•Melaksanakan makna, kedudukan, dan fungsi UUD NRI Tahun 1945.

​

Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional

1. Konstitusi

Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri.

2. Makna Alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

• Persatuan: Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan.

• Keadilan sosial: Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

• kedaulatan rakyat: Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawarakatan perwakilan.

• Ketuhanan dan kemanusiaan: Negara Indonesia merupakan negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Makna Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh)

Undang-Undang Dasar NRI Tahun (Batang Tubuh) 1945 berisi dua materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya.

​B. Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional

​1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma-norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstiyusi

2. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

Semua produk hukum di Indonesia, seperti undangundang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada UUD NRI Tahun 1945

3. Sistematika UUD NRI Tahun 1945

Pembukaan yang terdiri dari empat alinea.Terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan

4. Sifat UUD NRI Tahun 1945: Tertulis, singkat, supel, rigid

5. Fungsi UUD NRI Tahun 1945: Hukum dasar, alat kontrol, pengatur, alat penentu

​c. Kedudukan Peraturan Perundangan dalam Sistem Hukum Nasional

​1. Peraturan Perundangan dalam Sistem Hukum Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

4. Peraturan Pemerintah (PP);

5. Keputusan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2. Sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan

1. Merupakan peraturan yang tertulis.

2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga

3. Merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur

4. Mengikat secara umum dan menyeluruh.

3. Melaksanakan dan Mempertahankan UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan di:

Lingkungan sekolah, tempat tinggal, masyarakat