Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan untuk ​mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

​BPUPKI yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan sebutan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai diketuai oleh dr. K.R.T Radjiman

Wedyodiningrat dengan jumlah anggota 69 orang (62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang).

BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara.

Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar.

​1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Sosial

​Muhammad Yamin

​(29 Mei 1945)

​1. Persatuan

2. Kekeluargaan

3. Keseimbangan lahir dan batin

4. Musyawarah

5. Keadilan rakyat

​Soepomo

(31 Mei 1945)

​1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan yang berkebudayaan

​Ir. Soekarno

(1 Juni 1945)

​"Pertama kalinya istilah Pancasila disampaikan"

​Sesudah sidang BPUPKI Pertama berlangsung dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

​(Rumusan Dasar Negara yang Sah tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945)

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai sebagai ganti dari BPUPKI yang sudah dibubarkan.

​Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan wakilnya Moh. Hatta. Jumlah awal anggotanya 21 orang dan bertambah menjadi 27 orang.

1. ​Menetapkan UUD 1945.

2. ​Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.

3. ​Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

"​Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara."