​Dinamika ...

​PENERAPAN PANCASILA DARI MASA KE MASA

Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar Negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional, dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa.

​1.    MASA AWAL KEMERDEKAAN (1945-1959)

Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara dan falsafah hidup bangsa. Maka, sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

MASA ORDE LAMA ( 1959-1966)

Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan Negara, berpusat pada pemimpin Negara. Pemimpin Negara saat itu adalah Presiden Soekarno.

Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatisme yang menyebabkan ketidakstabilan Negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang berisi:

1.    Pembubaran Badan Konstituante

2.    Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

3.    Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.​

​Pada tahun 1984 Negara Indonesia berhasil mewujudkan swasembada pangan (beras) dan atas pencapaian ini Indonesia mendapat penghargaan dari PBB (FAO) dengan mengundang Kepala Negara RI (Soeharto) untuk berpidato dalam sidang PBB menyampaikan trik-trik mencapainya.

​

​Seiring berjalan waktu, banyak pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, npotisme, sehigga perekonomian Negara mengalami surut, kesulitan, banyak hutang, banyak PHK dan kondisi ekonomi masyarakat semakin memprihatinkan.

Kondisi politik semakin panas, demonstrasi dimana-mana, penjarahan, pengrusakan fasilitas umum dan lain-lain semakin memperburuk keadaan,tuntutan supaya Presiden Soeharto mundur juga besar. Akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mundur dari kedudukannya sebagai presiden.