

PPh Badan Terhutang dan SSP
Presentation
•
Education
•
11th Grade
•
Hard
Indriyawati -
Used 5+ times
FREE Resource
10 Slides • 0 Questions
1
BAB V
PPh Badan Terhutang dan SSP
Indriyawati, S.Akun

2
PPh Badan Terhutang
Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak
3
Definisi Pajak
Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.
4
Dasar Pemotonga Pajak
Dasar pemotongan pajak dibedakan menjadi penghasilan bruto dan penghasilan netto
5
Dasar pemotongan Pajak dengan jumlah penghasilan bruto
Dividen
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian piutang
Royalti
Hadiah dan penghargaan
Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
6
Dasar pemotongan pajak dengan penghasilan neto
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
7
Subjek Pajak Badan
Dalam Negeri (badan didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia)
Luar Negeri (Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia, Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT, Bentuk usaha tetap, Bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak Objek Pajak Luar Negeri dan Subjek Pajak badan luar negeri)
8
Bukan Subjek Pajak Badan
Badan Perwakilan negara asing
organisasi internasional
unit tertentu dari badan pemerintah dengan syarat (dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD, penerimaan lembaga tersebut dimasukan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
9
Dasar Hukum PPh Badan
Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atau Undang-Undang no 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh Tahun 2009) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebagian besar aturan pelaksanaannya telah diterbitkan. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2001, tarif pajak dibedaakn menjadi 2, yaitu wajib pajak badan & BUT
10
Tarif Pajak Badan
Tarif pajak badan dalam negeri dan BUT tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha Tetap
BAB V
PPh Badan Terhutang dan SSP
Indriyawati, S.Akun

Show answer
Auto Play
Slide 1 / 10
SLIDE
Similar Resources on Wayground
9 questions
SUMBU API (SAFETY FUSE)
Presentation
•
11th Grade
10 questions
Soft-Skill Anti Narkoba - Sikap Asertif
Presentation
•
KG
6 questions
MATERI PENGUJIAN BARANG PRODUKJ DAN JASA PART II
Presentation
•
11th Grade
7 questions
Prakarya Kelas 8 Semester 2
Presentation
•
11th Grade
6 questions
Sensor Elektronika dan Tranduser
Presentation
•
11th Grade
7 questions
Modul ketentuan pernikahan dalam Islam
Presentation
•
11th Grade
8 questions
Linux Debian
Presentation
•
11th Grade
9 questions
Belajar Akhlak melalui Alat Komunikasi
Presentation
•
KG
Popular Resources on Wayground
24 questions
PBIS-HGMS Day 10
Quiz
•
6th - 8th Grade
10 questions
HCS SCI 03 Summer School Review 3
Quiz
•
3rd Grade
11 questions
Home Scope
Quiz
•
7th - 8th Grade
15 questions
HCS SCI 05 Summer School Assessment 3 Review
Quiz
•
5th Grade
35 questions
Lufkin Road Middle School Student Handbook & Policies Assessment
Quiz
•
7th Grade
18 questions
Geo 11.3 Area of Circles and Sectors
Quiz
•
9th - 11th Grade