

PPh Badan Terhutang dan SSP
Presentation
•
Education
•
11th Grade
•
Hard
Indriyawati -
Used 5+ times
FREE Resource
10 Slides • 0 Questions
1
BAB V
PPh Badan Terhutang dan SSP
Indriyawati, S.Akun

2
PPh Badan Terhutang
Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak
3
Definisi Pajak
Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.
4
Dasar Pemotonga Pajak
Dasar pemotongan pajak dibedakan menjadi penghasilan bruto dan penghasilan netto
5
Dasar pemotongan Pajak dengan jumlah penghasilan bruto
Dividen
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian piutang
Royalti
Hadiah dan penghargaan
Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
6
Dasar pemotongan pajak dengan penghasilan neto
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
7
Subjek Pajak Badan
Dalam Negeri (badan didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia)
Luar Negeri (Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia, Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT, Bentuk usaha tetap, Bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak Objek Pajak Luar Negeri dan Subjek Pajak badan luar negeri)
8
Bukan Subjek Pajak Badan
Badan Perwakilan negara asing
organisasi internasional
unit tertentu dari badan pemerintah dengan syarat (dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD, penerimaan lembaga tersebut dimasukan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
9
Dasar Hukum PPh Badan
Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atau Undang-Undang no 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh Tahun 2009) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebagian besar aturan pelaksanaannya telah diterbitkan. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2001, tarif pajak dibedaakn menjadi 2, yaitu wajib pajak badan & BUT
10
Tarif Pajak Badan
Tarif pajak badan dalam negeri dan BUT tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha Tetap
BAB V
PPh Badan Terhutang dan SSP
Indriyawati, S.Akun

Show answer
Auto Play
Slide 1 / 10
SLIDE
Similar Resources on Wayground
7 questions
Bimbingan dan Konseling
Presentation
•
11th Grade
10 questions
Belum Berjudul
Presentation
•
KG
9 questions
NIlai - Nilai Pancasila
Presentation
•
10th Grade
10 questions
sikap toleransi dan adab bergaul menurut agama islam
Presentation
•
11th Grade
10 questions
adab thd alqurean
Presentation
•
11th Grade
7 questions
Wawasan kegiatan Negosiasi
Presentation
•
10th Grade
8 questions
SIRAH TAHUN 4
Presentation
•
12th Grade
8 questions
SIRAH DARJAH 3
Presentation
•
12th Grade
Popular Resources on Wayground
10 questions
Safety Day 2026 – Student Review
Quiz
•
9th Grade
21 questions
Continents and Oceans
Quiz
•
6th Grade
20 questions
Parts of Speech
Quiz
•
5th Grade
16 questions
Subject & Predicate
Quiz
•
5th Grade
25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade
12 questions
Map Skills
Quiz
•
3rd Grade
22 questions
Continents and Oceans
Quiz
•
5th Grade
15 questions
Rounding Decimals
Quiz
•
5th Grade