BAB 1 MEMAHAMI KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA (VIII)

Para pendiri Indonesia (the founding fathers) telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI, pada 29 Mei -1 Juni 1945, dibahas dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara, seperti M. Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. 

Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, dalam sidang akhir BPUPKI, untuk menyebut lima dasar yang dikemukakannya. Selanjutnya, berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut di olah lagi oleh Panitian Sembilan bentukan BPUPKI.

Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tencantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Penempatan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dikukuhkan pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan.