

Kekuasaan Negara
Presentation
•
Moral Science, Social Studies
•
10th Grade
•
Medium
Mefri Fredyansa
Used 4+ times
FREE Resource
14 Slides • 5 Questions
1
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Mefri Fredyansa, S.Pd

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
EVALUASI
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
15
Multiple Choice
Teori kekuasaan Negara terbagi menjadi dua teori, yaitu teori menurut Jhon Locke dan teori menurut Montesqueu. Pada teori kekuasaan menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan
Konstitutif
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Eksaminatif
16
Multiple Choice
Suatu negara harus menjalin hubungan luar negeri, untuk melangsungkan pemerintahannya, karena tidak ada satupun negara yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk itu diperlukan suatu Lembaga yang menangani urusan Luar Negeri yang dalam teori Jhon Lock dikenal dengan nama Lembaga …
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
17
Multiple Choice
KekuasaanYudikatif adalah kekuasaan peradilandalam kekuasaannya menjaga undang-undang, peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukumMenurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
MPR, DPR, DPRD dan DPD
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
18
Multiple Choice
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …
Konstitutif
Legislatif
Legislatif
Yudikatif
Eksaminatif
19
Multiple Choice
Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …
Menteri Keuangan RI
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Gubernur Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Mefri Fredyansa, S.Pd

Show answer
Auto Play
Slide 1 / 19
SLIDE
Similar Resources on Wayground
13 questions
Sejarah Perumusan Dasar Negara PPt
Presentation
•
10th Grade
17 questions
Bab 3 Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi
Presentation
•
10th Grade
11 questions
LINGKUNGAN ALAM
Presentation
•
10th Grade
14 questions
Kelas 5 Tema 7 Subtema 1
Presentation
•
10th Grade
13 questions
UUD 1945 LATIHAN
Presentation
•
11th Grade
12 questions
Dampak Positif Globalisasi dan Upaya Mengahadapi Globalisasi
Presentation
•
9th Grade
12 questions
Pembukaan materi 1_semester genap _ Kedua
Presentation
•
10th Grade
14 questions
Perkoperasian dalam Perekonomian Indonesia Kelas X
Presentation
•
10th Grade
Popular Resources on Wayground
24 questions
PBIS-HGMS Day 10
Quiz
•
6th - 8th Grade
10 questions
HCS SCI 03 Summer School Review 3
Quiz
•
3rd Grade
11 questions
Home Scope
Quiz
•
7th - 8th Grade
15 questions
HCS SCI 05 Summer School Assessment 3 Review
Quiz
•
5th Grade
35 questions
Lufkin Road Middle School Student Handbook & Policies Assessment
Quiz
•
7th Grade
18 questions
Geo 11.3 Area of Circles and Sectors
Quiz
•
9th - 11th Grade