PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Negara sebagai penjaga malam

rakyat bebas berbuat asal tidak melanggar hukum

kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan dari pada kepentingan negara. Negara didirikan untuk menjamin kebebasan dan kepentingan warganegara

negara tidak mencampuri urusan Agama. agama menjadi urusan pribadi setiap warganegara. Negara terpisah dengan agama. warganegara bebas beragama, tetapi juga bebas tidak beragama

Mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara

kepentingan negara lebih diutamakan dari pada kepentingan warga negara

kehidupan agama juga terpisah dengan negara

warganegara bebas beragama bebas tidak beragama dan bebas pula untuk propaganda antiagama

Hubungan antara warga negara dengan negara adalah seimbang. Artinya, tidak mengutamakan negra tetapi juga tidak mengutamakan warganegara. kepentingan negara dan kepentingan warga negara sama-sama dipentingkan

Agama erat hubungannya dengan negara. Negara memperhatikan kehidupan agama. Agama mendapatkan perhatian penting dari Negara. setiap warganegara dijamin pula kebebasan untuk memilih salah satu agama yang ada dan diakui oleh pemerintah. setiap orang harus beragama, tetapi agama yang dipilih diserahkan kepada masing-masing warganegara

DIMENSI IDEALISTIS, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila

DIMENSI NORMATIF, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

DIMENSI REALISTIS, harus mampu mencerminkan realistis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat realistis artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam berbagai bidang.

Pancasila sebagai Dasar Negara yang tercantum Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dipertegaskan kembali dengan ketetapan MPR No XVIII/ MPR / 1998. Pancasila menjiwai Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Menurut Prof.R.Soepomo pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu sila-sila Pancasila merupakan suasana kebatinan atau semangat kejiwaan dari pasal-pasal UUD 194

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara sebagai mana ditegaskan dalam UU No.10 Tahun 2004. hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dijiwai Pancasila atau harus mengacu pada Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Pancasila selain sebagai Dasar Negara, juga menjiwai Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 sebagai sumber darisegala sumber hukum negara

Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan Ideologi Pancasila

Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyatan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh

pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father, yang dituangkan dalam suatu sistem (Ruslan Abdul Gani)

Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila (Notonagoro)