Kebijakan Pemerintah Jepang

1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah Pemerintahan Militer

A. Wilayah Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta ( Tentara ke - 16 ,Gunseibu dipimpin Hitoshi Immamura)

B. Wilayah Sumatera pusatnya di Bukit Tinggi (Tentara ke - 25, Rikuyun dipimpin Jend. Tanabe

C. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa TenggaraMaluku, Irian Jaya, berpusat di Ujung Pandang( Armada selatan ke 2, Mainseifu oleh Tadashi Maeda

1. Eksploitasi ekonomi, berupa pengerahan bahan makanan dan hasil kebun lainnya (40% utk rakyat, sisanya 30% untuk Jepang, 30% lumbung desa)

Untuk memperlancar program kerja Paksa tahun 1944, Jepang memperkenalkan sistem TONARIGUMI , atau Rukun Tetangga (RT)

Tonarigumi merupakan kelompok keluarga yg terdiri 10 - 20 KK, dibentuk dengan tujuan mengawasi dan mengarahkan tenaga rakyat yang disebut ROMUSHA

JUGUN IANFU, wanita penghibur Jepang , pada awalnya para wanita ini dijanjikan untuk bersekolah dan bekerja di Jepang sebagai guru dan perawat, namun hal tersebut tidak terjadi

SEINENDAN (Barisan Pemuda)

KEIBODAN ( Barisan Pembantu Polisi)

FUJINKAI (Barisan Wanita)

SUISHINTAI (Barisan Pelopor)

HIZBULLAH (Barisan semi militer direkrut dr gol. Islam)

HEIHO (Pembantu Prajurut Jepang)

PETA ( Cikal bakal Tentara Indonesia)

1. BIDANG PENDIDIKAN

Menghilangkan diskriminasi Pendidikan (beda dengan Belanda)

Menerapkan Pendidikan Formal SD (6 tahun), SMP (3 tahun), SMA (3 tahun)

tidak ada universitas hanya ada sekolah tinggi kedokteran, sekolah tinggi teknik, sekolah tinggi pamong praja

penerapan sistem pendidikan militer

SEIKEREI, Penghormatan kepada matahari terbit dengan cara membungkukkan badan seperti posisi ruku' dan diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang ( KIMIGAYO)

KINROHONSI, Kerja bakti secara massal