Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran

Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalan fungsi sebagai lender of the last resort. (Menurut UU No.3 Tahun 2004)

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang akan dicapai melalui pelaksanan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 

Bank Indonesia sebagai Lender of the Last Resort

Kebijakan Nilai Tukar

Mengelola Cadangan Devisa

Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang

Berdasarkan Fungsi : Bank Sentral, BPR, Bank Umum

Berdasarkan Operasional : Bank Konvensional, dan Syariah.

Berdasarkan Kepemilikan : Bank Milik Pemerintah, Milik Swasta Nasional, Milik Asing

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.

Menggunakan alat pembayaran yang sederhana hingga penggunaan

sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga.

Keamanan : Mengelola segala risiko seperti, kredit, likuiditas, fraud dalam sistem pembayaran.

Efisiensi : efisien, mudah dijangkau banyak orang dengan biaya murah.

Kesetaraan Akses : Tidak setuju praktek monopoli, pelaku ekonomi memiliki hak yang sama.

Perlindungan Konsumen : Jaminan kepastian hukum kepada konsumen.

alat yang digunakan sebagai media untuk melalukan berbagai macam transaksi Alat ini tidak hanya berbentuk tunai, namun dapat juga dalam bentuk non tunai.

Alat Pemayaran Tunai : Uang kertas dan logam.

Alat Pembayaran Non Tunai : Cek, Giro, Kartu Kredit, Uang elektroinik, dll

Alat Pembayaran Internasional : emas, valas, online payment, dll