Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari warga dan juga hak konstitusi warga.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan hak warga untuk mengakses pelayanan publik.

Pelayanan publik semestinya dapat diakses secara mudah, adil, dan merata bagi semua warga.

Kelompok minoritas sering mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik.

Diskriminasi, biaya yang mahal, pungli, sarana dan prasarana yang buruk, waktu yang lama, prosedur yang berbelit, informasi yang tidak jelas, perilaku petugas yang buruk, hingga korupsi.

Memandatkan partisipasi warga dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi warga diterjemahkan mulai dari penyusunan standar pelayanan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, hingga memberikan umpan balik berupa pengaduan untuk perbaikan pelayanan publik.